Vape Jadi Pintu Masuk Narkoba, DPR: Perketat Pengawasan

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 20 April 2026 - 13:38 WIB

VIVA – Rencana pelarangan total peredaran rokok elektrik (vape) yang diusulkan Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapat kritik dari anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono. 

Bambang menilai usulan tersebut tidak tepat karena berpotensi merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mencerminkan belum maksimalnya fungsi pengawasan dan pencegahan narkotika oleh aparat penegak hukum.

Bambang menyatakan, indikasi penyalahgunaan cairan vape ilegal sebagai media distribusi narkoba seharusnya dijawab dengan penguatan pengawasan dan deteksi, bukan pelarangan produk secara menyeluruh. Menurutnya, munculnya kasus narkotika dalam vape ilegal justru menunjukkan bahwa upaya pencegahan oleh BNN dan kepolisian masih perlu ditingkatkan.

“Berarti tugas BNN maupun kepolisian ini masih kurang maksimal di dalam pencegahan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Senin 20 April 2026.

Ia menegaskan bahwa tugas utama otoritas adalah memastikan produk yang beredar di masyarakat tidak terkontaminasi zat terlarang. Oleh karena itu, kata dia, yang seharusnya diberantas adalah narkoba, bukan produk vape-nya.

Bambang juga mengilustrasikan bahwa jika pelarangan dilakukan hanya karena adanya celah penyalahgunaan, maka fasilitas publik seperti pelabuhan dan bandara juga seharusnya ditutup karena menjadi jalur peredaran narkoba. Namun, menurutnya, langkah tersebut tidak masuk akal karena akan berdampak besar terhadap perekonomian.

“Sama dengan pelabuhan laut, apakah harus ditutup hanya karena menjadi jalur narkoba? Kalau tidak mampu mengawasi, jangan mengorbankan industrinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai penggunaan vape sebagai media narkoba tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang seluruh produk. Ia menyebut peredaran narkoba di Indonesia mencapai ratusan ton per tahun dan sebagian besar tidak berkaitan dengan vape.

Menurut Bambang, deteksi narkoba dalam cairan atau perangkat vape relatif mudah dilakukan jika pengawasan dilakukan secara teliti dan terintegrasi. Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan dinilai lebih efektif dibanding pelarangan total.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Industri vape dinilai telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berpotensi terus berkembang.

Data dari Perkumpulan Produsen Eliquid Indonesia memproyeksikan penyerapan tenaga kerja industri rokok elektrik dapat mencapai 210.000 hingga 280.000 orang pada 2030, dengan pertumbuhan 1–3 persen per tahun. Sementara Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia mencatat industri ini telah menaungi lebih dari 1.500 anggota dan menyerap sekitar 100.000 hingga 150.000 tenaga kerja pada 2025.