Wamendagri: 11 Kepala Daerah Kena OTT KPK Sepanjang 2025-2026, Ini Alarm Keras!

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 11 Mei 2026 - 11:13 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah merupakan alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2025-2026, Wiyagus menuturkan, ada 11 kepala daerah tertangkap dalam OTT KPK dengan berbagai macam modus.

Hal itu dipaparkan Wiyagus dalam acara Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026.

"Bahwa sepanjang tahun 2025-2026, kita mencatat setidaknya ada 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai macam kasus dan modus operandi yang dilakukan dan ini adalah alarm yang keras ya, bagi kita semua," kata Wiyagus dalam sambutannya.

Akhmad Wiyagus menuturkan, penindakan dan penegakan hukum sehebat apapun tidak cukup untuk memberantas korupsi jika tak menyentuh akar persoalannya.

Maka dari itu, dia menyebut penegakan hukum terhadap praktik korupsi membutuhkan sinergi dari seluruh pihak.

"Penindakan dan penegakan hukum sehebat apa pun tidak akan pernah cukup jika tidak menyentuh akar permasalahannya," kata dia.

"Korupsi adalah penyakit karakter. Untuk itu pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi yang komprehensif yang baik dari seluruh pemangku kepentingan," sambung Wiyagus.

Untuk diketahui, OTT pertama tahun 2025 menjerat anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan (Sumsel). Penindakan dilakukan pada Maret 2025.

OTT kedua terjadi pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT pada 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025. Penindakan terkait dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. OTT melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.