Warga Dayak Tolak Meratus Dijadikan Taman Nasional, Minta DPR Berikan Solusi

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 15 April 2026 - 21:46 WIB

Jakarta, VIVA – Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), khususnya komunitas Dayak Meratus meminta DPR RI untuk turun mengatasi berbagai konflik agraria di Kalimantan Selatan (Kalsel).  

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, HM Syaripuddin saat mendampingi Komunitas Dayak Meratus dan Warga Desa Panci menghadiri  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu, 15 April 2026.

Menurut Syaripuddin, konflik yang terjadi di antaranya adalah pengelolaan Gunung Meratus yang dijadikan sebagai Taman Nasional serta Desa Pulau Panci berupa lahan bersertifikat hak milik (SHM) sejak 2007–2008 yang kini masuk dalam kawasan hutan cagar alam.

”Sebelum kami datang ke DPR ini, kami telah melakukan berbagai upaya di daerah, mulai dari menerima aspirasi hingga memfasilitasi mediasi dengan Pemerintah Daerah, BPN, dan BPKH. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian karena adanya benturan kewenangan dan ketidaksinkronan kebijakan antar institusi di tingkat pusat,” kata dia dalam keterangannya, Rabu, 15 April 2026.

Ia menjelaskan salah satu isu utama yang disampaikan yakni penolakan masyarakat adat terhadap rencana penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional. 

”Masyarakat Adat Dayak Meratus menilai wilayah tersebut merupakan wilayah adat yang dikelola turun-temurun, sehingga kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan hak kelola, membatasi akses sumber daya alam, dan mengancam keberlangsungan budaya” ungkapnya.

Sedangkan konflik agraria lainnya, Bang Dhien mengemukakan persoalan masyarakat Desa Pulau Panci terkait lahan bersertifikat hak milik (SHM) sejak tahun 2007–2008 namun kini kini masuk dalam kawasan hutan cagar alam. 

”Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta dampak ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu,  Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu menyatakan BAM DPR RI akan segera menindaklanjuti aspirasi ini dengan berkoordinasi bersama komisi terkait dan kementerian untuk mendorong penyelesaian yang adil.

”Kami sangat berterima kasih atas kedatangan teman-teman dari Masyarakat Adat Dayat Meratus dan Masyarakat Desa Panci, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Segera setelah ini akan kami sampaikan langsung ke komisi-komisi dan Kementerian yang berwenang menangani perkara ini agar bisa diselesaikan secara adil,” tegas Adian.