4 Alasan Rudy Mas'ud Ogah Temui Massa Aksi di Kaltim, Takut Memperkeruh Suasana

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 27 April 2026 - 00:02 WIB

VIVA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, mengungkap alasan dirinya tidak menemui massa aksi di Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa, 21 April 2026.

Aksi tersebut memuat sejumlah tuntutan terhadap kebijakan pemerintah provinsi, namun Rudy memilih tidak hadir langsung di tengah demonstrasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor, mulai dari prosedur hingga keamanan.

Berikut empat alasan utama yang disampaikan Rudy Mas’ud, dikutip dari berbagai sumber Senin, 27 April 2026:

1. Situasi Aksi Dinilai Tidak Kondusif

Rudy menilai dialog di tengah aksi tidak efektif karena suasana yang memanas. Ia menekankan bahwa pembahasan tuntutan seharusnya dilakukan secara formal dan berbasis data.

“Kalau di lapangan itu dalam keadaan panas. Tidak akan menghasilkan solusi. Harus dengan data,” tegasnya.

2. Pertimbangan Faktor Keamanan

Faktor keamanan menjadi alasan utama lainnya. Rudy mengungkapkan bahwa aksi sempat diwarnai insiden pelemparan botol hingga benda lain ke arah aparat.

“Sudah sore, hampir jam enam. Setelah itu ada insiden pelemparan botol, plastik, bahkan batu ke aparat,” ujarnya.

Ia menilai kehadirannya di tengah situasi tersebut berisiko dan berpotensi memperkeruh kondisi.

3. Tuntutan Dinilai Lebih Tepat ke DPRD

Rudy menyebut sejak awal tuntutan massa lebih ditujukan kepada DPRD, bukan langsung kepada pemerintah provinsi. Karena itu, ia menilai penyampaian aspirasi seharusnya difokuskan ke lembaga legislatif.

“Tujuan utamanya itu ke DPRD. Tuntutannya ke DPRD. Kalau tidak dipenuhi, seharusnya tetap di DPRD,” ujarnya.

4. Tidak Ada Permintaan Resmi untuk Bertemu

Ia mengklaim tidak menerima permintaan resmi dari massa untuk melakukan pertemuan langsung di Kantor Gubernur. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang dialog di luar situasi aksi.

“Kami tidak pernah menerima permintaan untuk bertemu di kantor gubernur. Tapi kami siap berdialog, tidak di tengah kerumunan massa,” katanya.

Di sisi lain, Rudy menegaskan pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Ia bahkan menawarkan dialog rutin yang akan digelar setiap bulan di rumah jabatan gubernur sebagai forum penyampaian aspirasi.

Aksi 21 April sendiri merupakan bentuk protes masyarakat terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, dengan tiga tuntutan utama yakni audit kebijakan pemerintah, penghentian praktik KKN, serta dorongan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.