'Bersih-bersih' di Kementerian PU, Menteri Dody Hanggodo Bentuk Komite Audit: Kalau Eselon I Salah, Ya Masuk Penjara

• 

• Bisnis

Kamis, 2 April 2026 - 21:25 WIB

Jakarta, VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa komite audit internal yang tengah dibentuk saat ini masih dalam tahap proses dan belum dapat dievaluasi hasilnya. Menteri PU Dody Hanggodo meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan terkait efektivitas komite tersebut.

“Komite audit masih berproses. Tidak bisa kita langsung bilang tidak berhasil,” kata Dody pada awak media di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 2 April 2026.

Pernyataan ini disampaikan merespons pertanyaan mengenai sejauh mana komite audit mampu mengatasi persoalan internal yang disebut-sebut sudah berlangsung lama. Dody menegaskan bahwa proses evaluasi membutuhkan waktu dan tidak bisa dinilai secara instan.

Ia juga membuka kemungkinan adanya langkah lain apabila komite audit nantinya tidak memberikan hasil yang diharapkan. “Kalau tidak berhasil, kita cari cara lain,” ujarnya.

Menurut Dody, pendekatan yang dilakukan saat ini bersifat bertahap. Ia mengibaratkan proses tersebut seperti penanganan medis yang dilakukan secara berjenjang sesuai kondisi.

“Jadi seperti dokter. Flu dikasih obat dulu. Tidak sembuh, suntik. Tidak sembuh, infus. Jangan langsung menyerah,” kata dia.

Selain komite audit, Dody turut menyinggung isu yang berkembang terkait dugaan praktik “deep state” di lingkungan Kementerian PU. Ia mengakui isu tersebut ada, namun masih dalam tahap penyusunan laporan dan belum menjadi kesimpulan resmi.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut tugas utamanya saat ini adalah melakukan pembenahan internal. Fokus tersebut, menurutnya, mencakup perbaikan sistem serta penanganan berbagai praktik yang dinilai tidak sesuai.

Dody juga menyinggung soal pola penegakan hukum di internal kementerian. Ia menekankan bahwa sanksi harus diberikan secara adil, termasuk kepada pejabat tinggi jika terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau memang eselon I salah, ya eselon I masuk penjara. Bukan seperti dulu, eselon I salah, dibuang ke eselon II, ke eselon III, lalu staf yang masuk penjara. Itu tidak boleh,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah praktik kecil di lingkungan kerja juga perlu dibenahi karena berpotensi menjadi bagian dari budaya yang lebih besar. Salah satu yang disorot adalah kebiasaan penggunaan fasilitas kantor yang tidak sesuai aturan.