Bos OJK Dukung Rencana Purbaya Ubah PNM Jadi Bank UMKM

• 

• Bisnis

Rabu, 8 April 2026 - 11:30 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi alias Kiki mengaku, pihaknya mendukung rencana Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menjadikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai bank UMKM.

Hal itu selama langkah tersebut bisa berdampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM.

“Intinya kita mendukung saja. Kalau memang itu dirasa bisa lebih langsung untuk dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, kita mendukung saja,” kata Kiki di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Dia menegaskan, peran OJK tetap pada aspek pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk PNM yang selama ini berada dalam lingkup pengawasannya.

Pengawasan tersebut mencakup aspek prudensial guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga operasional lembaga tetap sehat dan terjaga.

Selain itu, OJK turut mengawasi aspek market conduct, mengingat PNM berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk dalam hal pelindungan konsumen.

“OJK mendukung, men-support dalam hal pengawasan supaya lembaga-lembaga jasa keuangan termasuk dalam hal ini PNM bisa bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan sebagainya,” ujarnya.

Diketahui, Purbaya mengaku bahwa pihaknya kini tengah mengajukan usulan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia), untuk mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Saya sedang propose (mengajukan) ke Danantara, (agar) PNM kasih ke kami (Kementerian Keuangan). PNM Madani itu kasih ke kami, nanti kami akan jadikan PNM itu penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Purbaya.

Dia berencana menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran KUR. Menurutnya, banyak laporan dari para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan layanan kredit murah tersebut. (Ant).