Jakarta, VIVA – Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) meminta pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator BEM-SI, Muzammil Ihsan mengatakan selama berjalan hampir setahun terakhir, program MBG tampak belum berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"MBG ini niatnya bagus. Tetapi dalam prakteknya banyak kejanggalan yang terjadi. Ketika sudah dipatok 15 ribu, harganya ditekan. Sehingga dampak kepada ekonomi kerakyatan tidak terjadi," kata Muzammil dalam keterangannya, Selasa, 31 Maret 2026.
Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI), Adidaya Institute
Meski demikian, Dia menekankan bahwa pada momentum terjadinya gejolak geopolitik global saat ini, program MBG tidak perlu dihentikan dan harus tetap dijalankan. Karena situasi ini justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki orientasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam nasional.
“Presiden harus bertanggungjawab ketika program ini (MBG) sudah diluncurkan, maka jangan dibatalkan. Tetapi harus ada evaluasinya ketika terjadi penurunan ekonomi," ujarnya.
Menurutnya, apabila MBG dibatalkan, maka akan semakin banyak kerugian-kerugian besar yang dirasakan masyarakat. "Ketika program MBG terhenti (maka) akan banyak tenaga kerja hilang," kata Muzammil.
Selain itu, Dia pun mendesak agar program MBG ke depan lebih banyak melibatkan kelompok kepentingan atau stakeholder di sektor pendidikan. Pasalnya, banyak anggaran program MBG yang sumbernya realokasinya berasal dari anggaran APBN sektor pendidikan.
“MBG ini terkait dengan pendidikan, tetapi dampaknya sangat minim. Orang orang yang bergerak di sektor pendidikan hanya menjadi objek. Dapur-dapur MBG seharusnya melibatkan guru dan sekolah. Yang menjadi fokus perhatian kami adalah sektor pendidikan harus diperhatikan dalam perputaran program MBG,” ujarnya.
Sementara itu, di tengah tantangan gejolak geopolitik global, Adidaya Institute justru meminta pemerintah mengubah model program MBG dari program pemberian makan menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo menilai, model pemberian makan seperti ini sudah tidak lagi memadai karena hanya berorientasi pada distribusi makanan dan serapan anggaran.
“MBG terlalu sederhana jika dibiarkan hanya menjadi program distribusi makanan. MBG harus ditransformasi menjadi mesin ekonomi pangan nasional,” ujarnya.
1.256 Dapur MBG di Indonesia Timur Disetop Sementara Mulai 1 April 2026
BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional sementara (suspend) terhadap 1.256 SPPG atau dapur MBG di wilayah Indonesia Timur mulai 1 April 2026
VIVA.co.id
1 April 2026

3 weeks ago
7



























