Jakarta, VIVA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM merangkap Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyebut saat ini dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hadirnya Danantara. Dia pun menyampaikan terima kasih di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Pada saat yang sama, terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani, sekarang kita bisa mengelola dividen sendiri. Ibu, sekali lagi terima kasih karena kami bisa berinvestasi di Indonesia, di berbagai sektor," ujar Rosan dalam acara International Conference on Infrastructure Kamis, 12 Juni 2025.
Rosan sebagai CEO Danantara mengatakan, pihaknya terbuka bila sektor swasta dalam dan luar negeri ikut masuk dalam proyek-proyek potensial yang ada di BUMN.
"Tentunya kami sangat terbuka karena sebenarnya sekarang ini ada 50 holding BUMN. Tapi secara keseluruhan kami memiliki 889 perusahaan di bawah BUMN Itu adalah jumlah perusahaan yang sangat banyak dan tentu saja kami ingin menciptakan lebih banyak lagi nilai dan mengoptimalkan nilai-nilai BUMN kami," jelasnya,
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani
Photo :
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Dengan demikian, Rosan berharap melalui proyek tersebut bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, saat ini lapangan kerja masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
"Menurut saya salah satu tantangan terbesar bagi kita, bagi pemerintah, adalah bagaimana kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan," jelasnya.
Lanjut Rosan, dengan hal ini penciptaan lapangan kerja kini menjadi prioritas pemerintah. Sebab angka kelahiran bayi di Indonesia mencapai 2 juta setiap tahunnya.
"Karena setiap tahun kita menghasilkan sekitar 2 juta bayi, jadi itu adalah jumlah yang sangat banyak setiap tahunnya Maka menciptakan lapangan kerja jelas merupakan prioritas kami di Indonesia," imbuhnya.
Halaman Selanjutnya
Lanjut Rosan, dengan hal ini penciptaan lapangan kerja kini menjadi prioritas pemerintah. Sebab angka kelahiran bayi di Indonesia mencapai 2 juta setiap tahunnya.