7 hours ago
3
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Hanif Dhakiri mendukung langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membentuk Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, khususnya rokok ilegal.
Menurut dia, kebijakan ini merupakan upaya serius pemerintah untuk menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi industri legal dari praktik-praktik curang yang makin merajalela.
“Satgas ini langkah strategis. Negara harus hadir secara tegas untuk menjaga penerimaan negara dari sektor cukai, dan melindungi industri yang taat aturan dari serbuan barang ilegal,” kata Hanif dikutip pada Jumat, 11 Juli 2025.
Wakil Ketua DPP PKB Hanif Dakhiri di kantor DPW PKB Jatim di Surabaya.
Photo :
- Viva Jatim/ A Toriq A
Berdasarkan data DJBC hingga awal Juli 2025, tercatat telah dilakukan lebih dari 4.200 kali penindakan terhadap rokok ilegal melalui Operasi Gurita. Jumlah batang rokok ilegal yang disita mencapai 195 juta batang, dengan nilai potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai puluhan miliar rupiah.
Menurut dia, kebocoran penerimaan negara dari rokok ilegal sangat besar dan tidak bisa lagi ditoleransi. “Kalau dibiarkan, kebocoran ini bisa terus menggerogoti fiskal kita. Ini kerugian besar bagi negara, dan merusak keadilan bagi industri legal yang selama ini patuh membayar cukai,” tegas mantan Menteri Ketenagakerjaan tersebut,” ujar Legislator PKB ini.
Kata dia, Satgas ini juga penting melakukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan Bea Cukai, TNI, Polri hingga Pemerintah Daerah (Pemda). Menurut dia, pendekatan lintas sektor akan memperkuat pengawasan di daerah-daerah rawan distribusi rokok ilegal.
“Ini kerja besar. Perlu sinergi nasional. Satgas bukan hanya simbol, tapi harus benar-benar jadi alat untuk menutup semua celah distribusi ilegal di berbagai wilayah,” jelas dia.
Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan, lanjut Hanif, Komisi XI DPR RI akan terus mengawal efektivitas Satgas ini baik dari sisi anggaran maupun regulasi. Tentunya, Hanif mendorong evaluasi berkala agar kebijakan tidak berhenti pada deklarasi, tetapi memberi dampak konkret terhadap penurunan peredaran rokok ilegal.
“Jaga penerimaan negara dan lindungi industri legal harus jadi dua kata kunci dalam kebijakan cukai ke depan. Kami di DPR siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan Satgas ini bekerja efektif sampai ke akar masalah,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
“Ini kerja besar. Perlu sinergi nasional. Satgas bukan hanya simbol, tapi harus benar-benar jadi alat untuk menutup semua celah distribusi ilegal di berbagai wilayah,” jelas dia.
