Gempa M 7,6 Hantam Sulut, Menteri PU Siapkan Mitigasi Darurat Jaga Logistik

• 

• Bisnis

Kamis, 2 April 2026 - 17:05 WIB

Jakarta, VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah penanganan darurat untuk mengantisipasi kerusakan infrastruktur pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Menteri PU Dody Hanggodo memastikan pemerintah telah melakukan pendataan awal serta menyiagakan respons cepat di lapangan.

Dalam keterangannya, Dody menyebut kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah relatif aman berdasarkan laporan sementara. “Untuk gempa, dari laporan sementara, jalan dan jembatan di Bitung masih aman,” ujarnya pada awak media di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 2 April 2026.

Di sisi lain, dampak gempa dilaporkan terjadi di wilayah Gorontalo. Dody mengungkapkan adanya gangguan pada akses jalan akibat bencana turunan seperti longsor. 

“Di Gorontalo ada beberapa jalan terdampak longsor. Kami sedang koordinasi dengan BPBD, BMKG, dan Basarnas,” ucapnya. 

Koordinasi lintas lembaga ini dilakukan guna memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. Sebagai langkah antisipasi, Kementerian PU telah menyiapkan skenario darurat jika ditemukan kerusakan infrastruktur yang lebih serius. 

Fokus utama pemerintah adalah menjaga kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di wilayah terdampak. “Jika ada jalan rusak atau jembatan putus, kami akan segera buat jembatan sementara agar arus logistik tidak terganggu.” 

Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah terputusnya jalur distribusi barang dan kebutuhan pokok, terutama di daerah yang bergantung pada akses transportasi darat. Setelah penanganan darurat dilakukan, pemerintah juga akan melanjutkan dengan pembangunan infrastruktur permanen. 

Selain itu, tim teknis dari Kementerian PU juga telah diterjunkan langsung ke lokasi terdampak untuk melakukan verifikasi dan pendataan lebih rinci. Dody memastikan proses ini berjalan cepat agar keputusan penanganan dapat segera diambil berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

Ke depan, hasil pendataan lanjutan akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas perbaikan serta alokasi anggaran rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak gempa.