Grace Natalie Berharap Tak Perlu Izin Keramaian Lagi untuk Beribadah

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 8 April 2026 - 07:19 WIB

Jakarta, VIVA – Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, secara tegas berharap ke depan tidak lagi ada kewajiban izin keramaian bagi umat yang ingin menjalankan ibadah.

Hal itu diungkapnya saat perayaan Paskah yang digelar DPP PSI di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa, 7 April 2026. Mereka menjadikan momentum Paskah untuk menyuarakan isu kebebasan beribadah, khususnya bagi kelompok minoritas.

“Balai Sarbini ini kalau hari Minggu itu diberdayakan jadi tempat ibadah. Ini menggambarkan bagaimana hausnya orang untuk beribadah, tapi gak boleh atau sulit untuk mendapatkan izin, akhirnya nyeliplah di ruko, di mal, di mana setiap minggu harus mendapatkan dan memperbarui izin keramaian. Kita berharap semoga ke depan gak usah ada izin-izin keramaian untuk ibadah,” kata dia, Rabu, 8 April 2026.

Grace juga menyinggung pandangan masyarakat terhadap dunia politik yang kerap dianggap negatif. Namun, menurut dia, politik tetap menjadi ruang penting karena seluruh kebijakan publik lahir dari sana.

“Saya tahu bahwa politik itu bukan barang yang semua orang mau pegang. Agak-agak serem dan ngeri mungkin ya, bahkan mungkin dengan berita-berita akhir-akhir ini kita juga jadi punya mixed reviews mungkin tentang politik. Tapi siapa yang membuat Perda? Siapa yang membuat undang-undang? Ya orang-orang politik di legislatif dan eksekutif,” katanya.

Lebih lanjut, Grace menegaskan komitmen PSI dalam membuka ruang bagi kelompok minoritas untuk terlibat dalam kontestasi politik, khususnya dalam pemilihan legislatif.

“PSI mereka diberi ruang untuk ikut berkontestasi dan akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif tidak hanya di kantong-kantong Kristen ya tapi di banyak tempat lain,” kata Grace.

Menurut dia, para kader PSI yang telah duduk di parlemen juga terus dipantau kinerjanya. Bahkan, sejumlah kader disebut berhasil memperjuangkan lahirnya peraturan daerah (Perda) terkait toleransi.

“Setelah mereka menjadi anggota dewan, mereka melaporkan kinerjanya secara rutin. Kemudian, di beberapa tempat yang PSI punya satu fraksi, saya mendapat update bahwa mereka memperjuangkan dan menggolkan perda-perda toleransi di tempat masing-masing," ujarnya.