Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan penamaan Halte Setiabudi Integritas pada Minggu, 21 Juni 2026. Penamaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kampanye nilai-nilai integritas kepada masyarakat melalui ruang publik yang digunakan setiap hari.
Peresmian Halte Setiabudi Integritas dilakukan bersamaan dengan peresmian kawasan Jalan HR Rasuna Said. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Acara peresmian dihadiri oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua DPRD Jakarta Suhud Alynudin, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Jakarta, KPK, hingga PT Transjakarta.
KPK Ingin Integritas Menjadi Memori Kolektif Warga
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa penamaan Halte Setiabudi Integritas bukan sekadar seremoni atau pergantian nama sebuah fasilitas transportasi umum. Menurutnya, nama yang disematkan pada sebuah tempat memiliki makna dan pesan yang dapat terus diingat masyarakat.
Ia berharap keberadaan Halte Setiabudi Integritas mampu menjadi pengingat kolektif bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
"Harapan saya dengan sebuah penamaan yang menunjukkan identitas, itu bisa menjadi sebuah memori kolektif. Orang akan mengingat, orang akan menjaga, akan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan namanya," ujar Setyo.
Menurut dia, halte tersebut bukan hanya menjadi lokasi naik dan turun penumpang ataupun sekadar tempat yang dilewati masyarakat setiap hari. Lebih dari itu, nama yang melekat diharapkan dapat membangun kesadaran publik terhadap pentingnya perilaku yang berintegritas.
Berawal dari Pengalaman Menggunakan Transportasi Umum
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Setyo mengungkapkan ide penamaan Halte Setiabudi Integritas muncul dari pengalamannya sebagai pengguna transportasi publik. Ia mengaku cukup sering menggunakan berbagai moda transportasi massal di Jakarta seperti KRL, Transjakarta, MRT, hingga LRT.
Dari pengalaman tersebut, ia melihat ruang publik memiliki peran penting sebagai media edukasi yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, dirinya meminta Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta guna merealisasikan gagasan tersebut.
Halaman Selanjutnya
Usulan tersebut kemudian mendapatkan respons positif dari Gubernur Jakarta Pramono Anung hingga akhirnya diwujudkan melalui penamaan resmi Halte Setiabudi Integritas.

3 weeks ago
16











