Jakarta, VIVA – Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Idrus Marham mendorong percepatan muktamar PBNU. Sebab, konflik internal yang ada dalam tubuh PBNU kini sudah memburuk.
Menurutnya, dinamika yang bergejolak dalam internal PBNU telah bergerak keluar dari rel nilai keumatan dan kebangsaan, bahkan berubah menjadi tarik-menarik kepentingan yang semakin menjauh dari ruh pendirian NU.
“NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” kata Idrus dalam keterangannya, Kamis, 27 November 2025.
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Said Asrori dalam silaturahmi ulama di Gedung PBNU, Jakarta Pusat
Photo :
- ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari
Ia menilai, gejolak internal yang berkembang bukan sekadar persoalan figur, melainkan penanda bahwa prinsip kepemilikan bersama dalam NU mulai tersisihkan oleh logika fraksionalisme.
Idrus menilai bahwa perilaku sebagian elit NU menunjukkan adanya pergeseran orientasi. Nilai dasar perjuangan NU yang semestinya berangkat dari keumatan dan kebangsaan, menurut dia, telah tergerus oleh kepentingan kekuasaan dan orientasi ekonomi jangka pendek.
“Akibatnya berkembang paradigma ‘menguasai NU’, bukan ‘membesarkan NU’,” ujarnya.
Idrus menilai konflik yang terjadi dalam internal PBNU saat ini sulit diselesaikan melalui kompromi. Maka itu, Idrus menegaskan bahwa percepatan Muktamar merupakan langkah paling efektif dan paling konstitusional.
Menurutnya, muktamar bukan sekadar forum pemilihan kepemimpinan, melainkan sarana penyatuan orientasi perjuangan NU.
“Oleh karena itu, solusi paling efektif sesuai nilai-nilai pendirian NU adalah percepatan muktamar. Muktamar adalah ruang kembali bersama, ruang pembersihan, ruang penyatuan orientasi. Jika tidak segera dilakukan, konflik ini justru akan melebar dan memperdalam fragmentasi," kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan figur-figur perekat, bukan sosok yang mendorong polarisasi. Ia meminta seluruh kader NU untuk menahan diri dari manuver politik yang dapat memperuncing ketegangan internal.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sarmidi Husna (kanan)
Photo :
- Yeni Lestari/VIVA
Idrus menegaskan bahwa desakan percepatan muktamar bukanlah agenda politik, melainkan panggilan moral agar NU tidak terseret dalam konflik berkepanjangan yang berpotensi merusak marwah organisasi dan mengikis kepercayaan jutaan jamaah.
“Gagasan percepatan muktamar adalah solusi konstitusional dan sesuai dengan nilai-nilai keumatan dan kebangsaan, nilai-nilai pendirian NU yang berorientasi pada kemaslahatan umat,” ujarnya.
Wasekjen PBNU Sebut Ada Upaya Sabotase di Balik Surat Pemberhentian Gus Yahya
Wasekjen PBNU, Nur Hidayat mengungkap ada dugaan sabotase terhadap sistem Digdaya yang memproses surat pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
VIVA.co.id
27 November 2025

4 weeks ago
11









