Isu 'Deep State' Mencuat, Menteri Dody Hanggodo: Masih Banyak Orang Baik di PU

• 

• Bisnis

Kamis, 2 April 2026 - 20:26 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui adanya indikasi praktik “deep state” di lingkungan internal kementeriannya. Isu tersebut, menurutnya, sudah muncul dalam laporan awal dan tengah dikaji lebih lanjut.

“Memang ada isu ‘deep state’, dan itu nyata, minimal di sektor PU,” ujar Dody pada awak media di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 2 April 2026.

Ia menyebut, pemerintah meminta adanya pembenahan di dalam kementerian, khususnya terkait tata kelola dan praktik yang dinilai menyimpang. “Kami diminta Presiden untuk membersihkan internal. Jadi kami jalankan saja arahan tersebut,” katanya.

Dody menegaskan bahwa tugas utamanya saat ini berfokus pada perbaikan internal, bukan semata pembangunan fisik. “Tugas saya cuma satu, tidak banyak. Bukan bangun jembatan, bukan. Tugas saya bersih-bersih,” tegasnya.

Ia juga menyinggung adanya praktik yang dinilai sebagai budaya koruptif dan permisif di sejumlah unit kerja. Menurutnya, persoalan tersebut tidak selalu dalam bentuk pelanggaran besar, tetapi juga mencakup kebiasaan kecil yang berlangsung lama dan tidak dikoreksi.

Dalam penanganannya, Dody menekankan pentingnya perubahan sistem serta penegakan aturan yang konsisten. Ia menyoroti praktik lama yang dinilai tidak adil, seperti ketika pejabat tinggi yang melakukan pelanggaran tidak mendapatkan sanksi setimpal, sementara bawahan justru menanggung konsekuensi hukum.

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak semua pihak di lingkungan Kementerian PU digeneralisasi terlibat dalam praktik negatif. Dody menilai masih ada pegawai yang bekerja sesuai aturan dan berkontribusi dalam pengawasan internal. 

“Saya berpikir satu, bahwa masih banyak sekali orang di PU itu yang baik. Masih banyak, saya yakin,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut proses pembenahan tidak dapat dilakukan secara cepat. Perubahan, kata dia, memerlukan tahapan dan evaluasi berkelanjutan, termasuk melalui peran unit pengawasan internal serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Isu “deep state” sendiri mencuat di tengah sorotan publik terhadap Kementerian PU dalam beberapa waktu terakhir. Dody tidak merinci pihak atau bentuk praktik yang dimaksud, namun memastikan bahwa laporan yang ada akan ditindaklanjuti melalui kajian lebih mendalam.