Kemenpora Gandeng LKBH FH UI Tangani Kasus Kekerasan Seksual pada Atlet

JAKARTA - Konsistensi Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora ) Erick Thohir untuk mendorong penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada atlet dan menciptakan iklim olahraga bebas segala bentuk kekerasan, kembali ditunjukkan dengan upaya kerja sama yang terjalin antara Kementrian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora) dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FH UI) sebagai tindak lanjut secara serius dan profesional dalam menanggapi laporan para atlet yang masuk ke saluran pengaduan korban kekerasan milik Kemenpora.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan terhadap atlet, khususnya dalam memastikan para korban kekerasan seksual memperoleh pendampingan hukum yang komprehensif dan berpihak kepada korban.

Maria Dianita, Advokat LKBH FHUI menyampaikan bahwa LKBH FH UI memiliki pengalaman panjang dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Melalui kerja sama ini, LKBH FH UI akan memberikan layanan pendampingan hukum kepada para atlet yang melaporkan kasus kekerasan seksual, mulai dari tahap konsultasi, pendampingan proses hukum, hingga memastikan hak-hak korban terlindungi selama proses penanganan perkara.

“LKBH FH UI berkomitmen untuk memberikan bantuan, dukungan dan pendampingan kepada para korban kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual. Maka menjadi sebuah kehormatan bagi kami untuk menjadi bagian dari upaya Bapak Menpora Erick Thohir dalam mewujudkan lingkungan olahraga yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan kerja sama ini maka kami akan berkontribusi memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dan memastikan para korban mendapatkan akses terhadap keadilan serta perlindungan terhadap hak-haknya selama proses berlangsung,” ujar Maria.

Kolaborasi antara Kemenpora dan LKBH FH UI merupakan langkah penting demi meningkatkan kepercayaan para atlet untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, serta mendorong terciptanya sistem perlindungan yang lebih kuat, transparan dan berkeadilan di lingkungan olahraga nasional.

(sto)