10 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengatakan surat dari pemerintah terkait nama-nama calon Duta Besar RI untuk negara-negara sahabat yang masih kosong, sudah diterima pimpinan DPR RI.
Komisi I kata dia, akan menunggu arahan terlebih dahulu dari pimpinan sebelum melakukan fit and proper test terhadap calon Dubes RI.
“Kami menunggu kelanjutan arahan dari pimpinan DPR, kemungkinan besok akan ada rapat konsultasi dan pimpinan Bamus DPR,” kata Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.
Di sisi lain, Budi mengaku belum mengetahui apakah surat yang disetorkan pemerintah hanya berisi satu atau lebih nama calon dubes. Dia hanya menyebut surat tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna terdekat.
“Saya belum melihat suratnya, karena masih ada di pimpinan DPR, infonya dalam waktu dekat akan segera dirumuskan untuk diberikan perintah untuk ke paripurna dan diminta untuk komisi I untuk melanjutkan,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
12 KBRI Kosong Tanpa Dubes
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono mengungkap ada 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri yang kosong tanpa duta besar (dubes). Posisi dubes yang kosong itu meliputi Amerika Serikat (AS), Jerman hingga Korea Utara.
Hal itu disampaikan Anton dalam rapat kerja (raker) antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Komisi I DPR RI, Senin, 30 Juni 2025.
"Data saya, ada 12 KBRI Kosong tanpa dubes. Amerika Serikat dari tahunn2023, karena dubes ditunjuk jadi Wamen BUMN, PBB New York dari 2024 dubesnya jadi Wamenlu, dubes Jerman jadi Wamenlu juga, PBB Jenewa dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas," kata Anton.
Anton lantas menyoroti kosongnya kursi dubes RI untuk Korea Utara. Kata dia, posisi dubes itu kosong sejak Covid-19.
"Dubes Korea Utara dari 2021 ditarik karena Covid-19, sampai sekarang tidak ada," tutur dia.
Di depan Menteri Luar Negeri Sugiono, Anton meminta agar posisi dubes yang kosong itu segera diisi. Sebab, dubes memiliki peran penting tak hanya dalam proses diplomasi tapi juga perlindungan WNI.
Di sisi lain, dia juga berharap, pemerintah turut memperhatikan jabatan dubes yang akan berakhir, seperti di Jepang dan Meksiko.
Halaman Selanjutnya
Hal itu disampaikan Anton dalam rapat kerja (raker) antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Komisi I DPR RI, Senin, 30 Juni 2025.
