Mahfud Sebut Pengelolaan Tambang Jadi Konflik Internal PBNU: Malu Lah

4 weeks ago 11

Jumat, 28 November 2025 - 09:07 WIB

Mantan Menko Polkam, Mahfud MD

Jakarta, VIVA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD turut menyoroti gonjang-ganjing di tubuh Penguru Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang santer diberitakan beberapa waktu terakhir.

Diketahui kisruh ini muncul usai adanya desakan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum berdasarkan risalah rapat harian Syuriyah PBNU.

Secara poin, desakan Gus Yahya mundur lantaran menimbulkan dampak terhadap marwah dan tata kelola internal PBNU.

Salah satunya soal kehadiran narasumber yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dianggap bertentangan dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta tidak sejalan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Gedung PBNU

Photo :

tvOnenews/Aldi Herlanda

Menyikapi hal ini, Mahfud MD bahwa konflik tersebut membuat malu, apalagi ia mengetahui bahwa awal persoalan sebetulnya karena pengelolaan tambang.

"Apalagi isunya kan soal tambang ya, saya sudah bicara ke dalam itu asal muasalnya soal pengelolaan tambang, konflik di dalam soal pengelolaan tambang," kata dia dalam acara podcast Terus Terang di kanal Youtube pribadinya @MahfudMDOfficial, dilihat Jumat 28 November 2025.

Kendati demikian di dalam konflik ini Mahfud MD enggan berpihak kepada siapapun. Ia hanya menginkan agar NU ini tetap selamat.

"Sudahkah lupakan itu semua, bersatu sekarang kembali, itu demi NUnya, kita malu lah soal tambang," jelasnya.

Di sisi lain, Mahfud MD pun melakukan kilas balik saat tahun 2012 yang saat itu ia memutus pembubaran BP Migas, karena menurutnya pengelolaan tambang di Indonesia dipenuhi oleh korupsi.

Saat itu yang menggunggat soal BP Migas adalah NU bersama Muhammadiyah.

"Siapa yang menggugat BP Migas itu? Yang menggugat BP Migas itu adalah Kiai Hasyim Muzadi Ketua Umum PBNU dan Din Syamsudin Ketua Umum PP Muhammadiyah, datang ke kantor saya." ujarnya.

"Pak, pengelolaan tambang Migas nih, Pak, korupsi di mana-mana. Saya sudah lapor ke DPR nggak didengar. Saya minta tolong MK yang mutus," sambungnya.

Waktu itu, NU dan Muhammadiyah datangi MK untuk menggugat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang.

Halaman Selanjutnya

"Nah yang sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang," ujarnya.Pemerintah Beri Izin Ormas Keagamaan Kelola TambangPresiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu berisikan izin ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan turunan dalam kebijakan itu berupa Peraturan Presiden.Peraturan tersebut bertujuan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.Saat itu, pemerintah telah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas keagamaan.Keenam Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dipersiapkan bagi ormas keagamaan yakni lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Berita Terkait

Topik Terkait

Jangan Lewatkan

Tim Pemadam Kebakaran Pemalang lagi-lagi mendapat tugas yang jauh dari urusan kobaran api. Kali ini, mereka harus melepas cincin yang menjepit kaki burung perkutut.

Presiden RI Prabowo Subianto berencana membentuk Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan. Hal ini diungkap langsung Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Hilangnya tumbler tuku milik Anita Dewi di KRL tidak hanya mendapatkan respons dari netizen, tetapi sudah sampai kepada pejabat.

Pengumuman masinis KAI soal tumbler viral di media sosial. Ia menegaskan “kehilangan tumbler bukan tanggung jawab perusahaan” dan mengimbau penumpang menjaga barang bawaa

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo tetap mengajak masyarakat untuk menunggu kepastian pembebasan Ira Puspadewi dan dua terdakwa lainnya.

Universitas Sahid beri klarifikasi resmi soal Anita Dewi yang terseret kasus tumbler Tuku. Kampus menegaskan ia bukan mahasiswa aktif maupun lulusan.

Terpopuler

Fakta baru kembali terungkap terkait detik-detik penculikan disertai pembunuhan kepada bocah Alvaro Kiano Nugroho, yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri, Alex Iskandar

Anita Dewi dan Alvin Harris akhirnya buka suara terkait kejadian tumbler Tuku hilang di KRL yang viral di medsos. Keduanya sampaikan pesan untuk Argi Budiansyah, katanya

Angka 42 juta yang dirilis PBB bukan merujuk pada jumlah penduduk ber-KTP Jakarta, melainkan jumlah orang yang beraktivitas di wilayah Jakarta setiap harinya.

Pengacara keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, mengungkap chat terakhir di WhatsApp, yang dikirim dari ponsel Arya sebelum tewas.

Polemik tumbler Tuku hilang di KRL belum mereda. Setelah Argi, kini muncul pengakuan petugas stasiun lain yang turut menjadi korban dan ikut terdampak sanksi dari PT KAI.

Selengkapnya



Partner

Sate jamur bukan sekadar alternatif bagi yang menghindari daging. Ia adalah hidangan yang menawarkan pengalaman rasa berbeda: lembut, juicy, dan punya gurih alami yang ti

Di Indonesia, jamur telah menjadi salah satu bahan favorit untuk masakan rumahan. Saat ditumis, jamur mengeluarkan wangi khas yang menyerupai aroma tanah setelah hujan—me

Wakil Ketua DPRD Jateng Ajak Sekolah Nobar Film Dokumenter Batang Rewind Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong para guru dan sekolah di Kabupaten

Bencana alam di Sumut terjadi sejak 24 hingga 28 November 2025, terus meluas. Peristiwa bencana sudah tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Penanganan terus dilakukan.

Selengkapnya



Isu Terkini

Read Entire Article