Mendag Tolak Tegas Pedagang Thrifting Minta Kuota Impor: Ilegal, ya Ilegal

• 

• Bisnis

Kamis, 27 November 2025 - 15:02 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, sebanyak 19.391 ballpress pakaian bekas (thrifting) impor ilegal yang sebelumnya disita sudah dimusnahkan selurunya.

Busan, sapaan akrab Budi, menjelaskan bahwa ke depannya tidak ada lagi celah barang ilegal masuk ke pasar domestik.

"Yang 19 ribu sekian ballpress itu dimulai dari 14 Oktober. Selesai akhir November. Laporan pak Dirjen udah selesai kok," kata dia ditemui di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.

Mendag menekankan, hal itu termasuk tidak mengakomodir permintaan pedagang thrifting yang mengusulkan agar diberikan kuota impor yang menurutnya tetap termasuk tindakan ilegal.

"Namanya ilegal ya ilegal," kata Mendag lagi.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kebijakan impor dan barang yang dilarang impor.

Sebagai bentuk implementasi regulasi itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Agustus 2025 telah menyita sebanyak 19.391 ballpres pakaian bekas senilai lebih dari Rp112,3 miliar di 11 gudang penyimpanan pakaian bekas impor atau thrifting di wilayah Jawa Barat.

Penyitaan dilakukan pada 14–15 Agustus 2025 bersama Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

Rinciannya, tiga gudang di Kota Bandung dengan jumlah 5.130 bal senilai Rp24,75 miliar, lima gudang di Kabupaten Bandung sebanyak 8.061 bal senilai Rp44,2 miliar, serta tiga gudang di Kota Cimahi sebanyak 6.200 bal senilai Rp43,4 miliar.

Sebagai solusi agar pedagang thrifting ilegal tetap memiliki ruang usaha, Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyiapkan skema kemitraan antara pedagang thrifting dan pelaku UMKM yang sudah mapan.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan membuka peluang baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Prinsipnya, tidak ada kebijakan pemerintah yang mematikan. Justru kami ingin memberikan kemanfaatan lebih luas,” kata Helvi di Jakarta, Rabu (5/11).

Helvi menyebutkan terdapat sekitar 900 ribu pelaku usaha thrifting di Indonesia. Ia menyadari bahwa mereka memiliki jaringan dan keterampilan yang dapat diadaptasi ke sektor konveksi dan tekstil lokal. (Ant)