Menhaj Tegaskan 'War Tiket' Haji Masih Wacana, Antrean Jemaah Tak Hangus

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 14 April 2026 - 23:00 WIB

VIVA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf menegaskan skema 'war tiket' haji masih sekadar wacana sehingga calon jemaah yang sudah mengantre bertahun-tahun tidak perlu takut antrean hangus.

"Itu masih wacana. Jadi, jemaah enggak perlu takut lah nanti, ‘Saya sudah antre sepuluh tahun, kok dihanguskan?’  Enggak, enggak. Tidak ada," kata Menhaj Irfan saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa,14 April 2026.

Dia menjelaskan wacana war tiket haji merupakan upaya yang diusulkan pihaknya untuk memangkas antrean calon jemaah haji Indonesia yang dinilai terlalu panjang. Namun, wacana itu masih dalam tahap pembicaraan. "Kita butuh terobosan-terobosan untuk memangkas antrean yang panjang ini," ujarnya

Menurut Menhaj, wacana war tiket haji membutuhkan pembahasan yang panjang dengan pemangku kepentingan (stakeholder), terutama dari Komisi VIII DPR RI, pelaku bisnis haji, dan jemaah itu sendiri.

"Banyak hal, banyak stakeholder yang harus kita bicarakan; dan ini bukan keputusan dalam waktu sebulan-dua bulan, ini pasti butuh waktu panjang," ungkapnya

Wacana ini mendapat kritikan dari legislator bidang agama dan sosial. Namun, Irfan menyebut pembahasan akan tetap dilakukan, mengingat Indonesia membutuhkan terobosan baru dalam menyikapi persoalan antrean haji. "Cuma mungkin istilahnya bukan war tiket atau apalah istilahnya," kata Irfan

Dia belum bisa memastikan skema baru akan rampung pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah akan mengupayakan hal itu secepatnya.

Terlepas dari itu, Menhaj menekankan, skema baru tidak akan mengganggu jemaah yang sudah mengantre. "Yang jelas antrean tidak akan kita hanguskan. Itu tetap, baik jemaah yang sudah antre lima tahun, sepuluh tahun, 15 tahun, enggak perlu khawatir," ujarnya

Di samping itu, Irfan juga mengatakan pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan Arab Saudi terkait skema penggunaan kuota haji negara tetangga, sebagaimana solusi yang diusulkan anggota Komisi VIII.

"Itu sudah pernah kita jajaki, tapi pemerintah Saudi kayaknya masih belum welcome (terbuka) dengan pola yang ini. Nanti kita coba bicara lagi dengan pemerintah Saudi," ucap dia. (ant)