Rudy Mas'ud Bakal Copot Adiknya dari Jabatan Wakil Ketua TAGUPP Kaltim

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 27 April 2026 - 14:53 WIB

Kalimantan Timur, VIVA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud bakal mencopot adik kandungnya, Hijrah Mas'ud dari jabatan Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan Rudy Mas'ud melalui video yang diunggah dalam media sosial instagramnya pada Minggu, 26 April 2026.

Rudy menegaskan pencopotan itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kalimantan Timur.

"Sebagai bentuk penjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan timur. Termasuk Wakil Ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan," kata Rudy dikutip Senin, 27 April 2026.

Rudy menegaskan bahwa pihaknya bakal membuka ruang transparansi luas untuk masyarakat. Dengan tujuan agar setiap setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama.

"Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama," ujar Rudy.

Di sisi lain, ia mengaku menerima segala bentuk kritikan dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, hal itu sebagai salah satu rasa cinta terhadap Provinsi Kalimantan Timur.

"Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur," pungkasnya.

Isu dugaan dinasti politik di Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menjadi sorotan.

Nama Gubernur Kaltim Rudy Masud disorot seiring kontroversi kebijakan daerah, sekaligus munculnya sejumlah anggota keluarga yang menempati jabatan strategis di pemerintahan dan organisasi. 

Adik Rudy Mas’ud ini tercatat sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.

Fenomena ini disebut jadi salah satu penyebab ribuan warga Kaltim menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur pada Selasa, 21 April 2026.

Demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil ini membawa tiga tuntutan utama, salah satunya penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kaltim.