Menkes: 50% Lebih Populasi Masyarakat, Iuran BPJS-nya Ditanggung Pemerintah

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 15 April 2026 - 15:08 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, pada Rabu, 15 April 2026. Dalam data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 159,1 juta masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS sudah ditanggung oleh pemerintah.

"Kita melihat bahwa peserta BPJS yang sudah dibayarkan seluruhnya atau sebagian dari iurannya dibayar oleh pemerintah—bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah—adalah 159,1 juta," kata Menkes Budi.

Dengan begitu, lanjut dia, sebanyak 50 persen lebih populasi masyarakat di Indonesia yang terdaftar sebagai peserta BPJS, biayanya telah ditanggung pemerintah.

"Jadi lebih dari 50 persen populasi penduduk Indonesia itu sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," katanya.

Ia merincikan, Kementerian Kesehatan telah membayar iuran BPJS untuk 96 juta masyarakat. Sedangkan, Pemerintah Daerah (Pemda) menanggung 48,9 juta peserta BPJS.

"Memang ada yang dibayarkan langsung melalui Kementerian Kesehatan lewat PBI yang 96 juta, tapi ada juga yang dibayari oleh Pemda 48,9 juta, dan ada juga yang disubsidi ya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama kita mensubsidi waktu itu sekitar 13,6 juta," kata Budi.

"Jadi yang saya tekankan, dari jumlah penduduk kita, lebih dari 50 persennya itu sudah dibayarkan preminya oleh pemerintah," sambungnya.

Sebelumnya, Memang ada yang dibayarkan langsung melalui Kementerian Kesehatan lewat PBI yang 96 juta, tapi ada juga yang dibayari oleh PBPU Pemda 48,9 juta, dan ada juga yang disubsidi ya, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama kita mensubsidi waktu itu sekitar 13,6 juta.

Jadi yang saya tekankan, dari jumlah penduduk kita, lebih dari 50 persennya itu sudah dibayarkan preminya oleh pemerintah.

Menkes menjelaskan saat ini BPJS Kesehatan kondisinya akan defisit Rp 20-30 triliun. Defisit tersebut ditangani oleh pemerintah melalui anggaran sebesar Rp 20 triliun. Namun demikian Menkes mengingatkan bahwa defisit akan terjadi setiap tahun.