Mitigasi Ancaman Krisis Energi, Purbaya Geber Reformasi Struktural via Satgas Debottlenecking

• 

• Bisnis

Selasa, 21 April 2026 - 12:00 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, guna menjaga ketahanan nasional dari berbagai ancaman termasuk krisis energi, pemerintah telah membentuk gugus tugas aduan hambatan usaha (debottlenecking) sebagai salah satu upaya reformasi struktural.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam rangkaian agenda Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April di Washington, DC, Amerika Serikat.

“Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang saat ini, pelajaran penting yang diambil adalah ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkah-langkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang diimplementasikan jauh sebelum krisis,” kata Purbaya dalam keterangannya, Senin, 20 April 2026.

Dia menyatakan, konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan merupakan kunci ketahanan energi. Karenanya, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) akan berupaya menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha, sebagai salah satu reformasi penting yang telah diambil oleh Indonesia.

Selain itu, lanjut Purbaya, Indonesia juga mempercepat reformasi dengan menyederhanakan perizinan serta mengurangi hambatan dalam impor energi.

Dia menambahkan, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kekhawatiran utama terkait ketidakseimbangan eksternal terletak pada potensi risiko, termasuk volatilitas arus modal, tekanan inflasi, dan dampak spillover dari sistem keuangan global.

Meski perang tersebut mentransmisikan guncangan melalui harga energi, biaya pengiriman, dan volatilitas mata uang ke wilayah Indonesia, Purbaya menyatakan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga dibandingkan dengan banyak negara lain yang menghadapi tekanan yang sama.

Dia juga mengamini Indonesia mencatat arus keluar devisa sebesar US$1,8 miliar dan depresiasi rupiah, namun defisit fiskal Indonesia tetap terjaga di bawah 3 persen dan cadangan devisa tetap memadai.

Hal itu diyakini menjadi bukti bahwa kredibilitas makro-finansial berfungsi di saat yang paling penting, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi.

Di sisi lain, kata Purbaya, di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun relatif meningkat, namun tetap berada dalam asumsi pemerintah. Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap harga energi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal Indonesia. (Ant).