PBNU Minta Tiga Aturan soal Tembakau Dibatalkan: Tidak Adil bagi Rakyat

1 week ago 6

Selasa, 7 Juli 2026 - 23:58 WIB

VIVA – Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lesbumi PBNU) meminta pemerintah membatalkan tiga rancangan regulasi terkait tembakau yang tengah disusun. 

Permintaan itu disampaikan melalui petisi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena ketiga aturan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketua Lesbumi PBNU Jadul Maula mengatakan, pihaknya berpandangan kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Peraturan ini tidak adil bagi rakyat ketika kondisi ekonomi kita sedang turun. Ketika ditambah dengan aturan ini, justru akan melemahkan semangat daya hidup rakyat kita. Oleh karena itu kami meminta rancangan peraturan tersebut dibatalkan karena dampak sosial, ekonomi, dan budayanya jauh lebih besar," kata Jadul Maula dalam keterangan tertulis, Selasa 7 Juli 2026.

Menurut Jadul, tembakau tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang telah lama melekat di Indonesia, termasuk dalam perjalanan Nahdlatul Ulama. Karena itu, ia menilai penyusunan kebijakan juga perlu mempertimbangkan aspek tersebut.

Dalam petisinya, Lesbumi PBNU menolak tiga rancangan regulasi, yakni aturan mengenai batas kandungan nikotin dan TAR, aturan tentang bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik, serta rancangan aturan mengenai peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik yang mengarah pada standardisasi kemasan atau kemasan polos.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan, petisi tersebut juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan DPR RI, sejumlah kementerian, serta pemerintah daerah. 

“Kami berharap pemerintah meninjau kembali ketiga rancangan aturan tersebut dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara menyeluruh,” tandas JAdul Maula.

Gedung PBNU

80% PWNU Ingin Adanya Perubahan Total dalam PBNU, Ini Alasannya

Gus Rijal menjelaskan, sekitar 80 persen PWNU menginginkan perubahan total pada kepengurusan PBNU mendatang. Menurutnya, tampak perseteruan hingga konflik berkepanjangan.

img_title

VIVA.co.id

5 Juli 2026

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |