Pemerintah Tahan Harga BBM, Transportasi Publik Jadi Kunci Utama Tekan Konsumsi

• 

• Bisnis

Kamis, 2 April 2026 - 18:07 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah meluncurkan paket kebijakan strategis sebagai langkah mitigasi terhadap risiko dan dinamika global yang tengah berkembang. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan eksternal yang memengaruhi sektor energi.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

Namun, dia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan antrean panjang di SPBU.

"Pada situasi geopolitik yang memicu krisis dan lonjakan harga energi yang terasa di sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto justru tidak menaikkan harga BBM nasional. Ini keputusan yang tidak mudah. Kami sangat apresiasi itu," kata Hamka dikutip dari keterangannya, Kamis, 2 April 2026.

Hamka turut mengapresiasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang terus melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan harga energi global. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Di samping itu, pemerintah juga dinilai telah mengambil langkah konkret dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor energi.

"Indonesia sudah menemukan sumber minyak mentah baru selain dari Timur Tengah. Sehingga bisa dikatakan stok BBM dalam negeri dalam kondisi yang sangat aman," ujar legislator dari Sulawesi Selatan itu.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pembenahan sektor transportasi publik sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi BBM. Menurutnya, perbaikan sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara nasional.

"Salah satu yang menjadi atensi adalah minimnya pembenahan transportasi publik di sejumlah daerah, khususnya di wilayah perkotaan," ujarnya.

Menurut Hamka, transportasi publik merupakan kunci utama menekan konsumsi BBM. "Negara-negara yang membatasi penggunaan BBM dengan berbagai kebijakan adalah negara yang transportasi umumnya buruk," katanya.