15 hours ago
4
Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo buka suara soal dugaan pengurangan mutu beras yang dilakukan oleh Food Station Tjipinang (FS) terkait beras oplosan.
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Pramono meminta kepada Mentan Amran temuan beras oplosan harus diungkap secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku.
“Jadi secara prinsip, kebetulan sebelum saya sampai di Jakarta saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian. Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
Politikus senior PDIP itu menilai keterbukaan sangat penting karena Food Station Tjipinang memegang peran vital menjaga stabilitas harga pangan di Jakarta, khususnya beras.
“Semua harus bertanggung jawab. Karena bagi saya sendiri keterbukaan itu menjadi penting,” kata dia.
Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum jika memang ada pelanggaran.
“Kalau terbukti? Ya itu nanti aparat penegak hukumnya. Saya tidak mau ikut campur urusan itu,” jelas Pramono.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno angkat bicara soal temuan beras premium yang dioplos oleh produsen nakal. Salah satu temuan pelanggaran itu diduga didistribusikan oleh BUMD Food Station Tjipinang.
Rano Karno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menindaktegas pihak manapun yang melakukan pelanggaran mutu beras tersebut.
Sementara, Mentan Amran yakin nilai kerugian akibat kasus beras oplosan lebih dari Rp99 triliun.
VIVA Militer: Prajurit Kodim Purwakarta dampingi Bulog borong gabah dan beras pe
Photo :
- Penerangan Kodim Purwakarta
"Kalau ini Rp99 triliun itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini (nilai kerugian) satu tahun, tetapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi, ini sudah berlangsung lama Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti, bukan Rp100 triliun, pasti di atas kalau ini dilacak ke belakang," kata Amran.
Mentan Amran menilai masyarakat menjadi menanggung kerugian akibat kasus beras oplosan itu. Apalagi, kata dia, praktik beras oplosan dilakukan dengan cara mencampur beras curah dan mengganti bungkus dengan premium.
Halaman Selanjutnya
“Kalau terbukti? Ya itu nanti aparat penegak hukumnya. Saya tidak mau ikut campur urusan itu,” jelas Pramono.
