Seoul, VIVA – Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol akan diinterogasi di kantor pusatnya di Gwacheon, Provinsi Gyeonggi, saat mereka melaksanakan surat perintah penangkapan kedua untuk presiden, pada Rabu, 15 Januari 2025. Melansir dari The Korea Times, CIO berkoordinasi dengan Dinas Keamanan Presiden (PSS) mengenai langkah-langkah keselamatan, termasuk melakukan inspeksi bahan peledak di kantor pusatnya. Ketika ditanya apakah Presiden Yoon akan dibawa langsung dari kediamannya ke kantor pusat CIO setelah penangkapan, seorang pejabat CIO berkata, "Itu rencananya." Mengenai transportasi, pejabat itu berkata, "prinsipnya adalah dia akan menaiki kendaraan pengangkut, tetapi rinciannya akan ditentukan di tempat." Diketahui, jarak antara kediaman Yoon di Hannam-dong, Distrik Yongsan, Seoul, dan kantor pusat CIO di Gwacheon sekitar 17 hingga 18 kilometer, dengan waktu tempuh 20-30 menit berkendara. CIO dan PSS bekerja sama dalam menangani masalah keamanan, termasuk inspeksi gedung dan titik masuk. "PSS telah meminta koordinasi terlebih dahulu, seperti melakukan pemeriksaan bahan peledak dan kemungkinan mengosongkan lantai tertentu demi alasan keamanan," kata pejabat CIO tersebut. Diskusi masih berlangsung terkait pintu masuk yang akan digunakan Yoon saat tiba. Photo : Sesampainya di kantor pusat CIO, Yoon diperkirakan akan diinterogasi di ruang interogasi yang dilengkapi rekaman video, dengan kehadiran jaksa penuntut dan penyidik CIO. Jika Yoon setuju, sesi tersebut akan direkam secara audio dan video. Kuesioner untuk interogasi, yang telah bertambah hingga lebih dari 200 halaman, melebihi kuesioner yang disiapkan selama upaya eksekusi surat perintah pertama. Halaman Selanjutnya "PSS telah meminta koordinasi terlebih dahulu, seperti melakukan pemeriksaan bahan peledak dan kemungkinan mengosongkan lantai tertentu demi alasan keamanan," kata pejabat CIO tersebut.
Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Kualitas udara di beberapa kota besar Asia, seperti Dhaka, Ho Chi Minh, dan New Delhi telah mencapai tingkat polusi yang sangat mengkhawatirkan.
DPR AS yang dipimpin oleh Partai Republik, pada Selasa, 14 Januari 2025, meloloskan RUU yang secara tegas membatasi atlet transgender untuk Ikut Olahraga Wanita
Tim penyelamat menemukan 34 jenazah penambang ilegal, pada Selasa, 14 Januari 2025, dari tambang emas yang terbengkalai di dekat Stilfontein, Afrika Selatan.
Penyidik Korea Selatan (Korsel) resmi menahan Presiden Yoon Suk Yeol, pada Rabu, 15 Januari 2025, pukul 10.33 pagi waktu setempat.
Penyidik menahan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan di kediamannya pada hari Rabu, 15 Jamuari 2025.
Terpopuler
Brigjen TNI (Purn)Hendrawan Ostevan (HO) ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengapung di Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Jumat, 10 Januari 2025 sore.
Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan (HO) ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengapung di perairan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Jumat, 10 Januari 2025.
Sejumlah artikel menjadi yang terpopuler sepanjang Selasa, 14 Januari 2025. Salah satunya mengenai jasad pensiunan Jenderal TNI yang mengapung di perairan Marunda.
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Gerindra belum mengetahui perwakilan PDIP yang diutus sebagai mediator guna mematangkan rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.
Selengkapnya Partner
Relawan ARM HA-IPB sudah telah melanjutkan sebuah operasi kemanusiaan tahap 3 di kabupaten Sukabumi dan telah memberikan beberapa bantuan bagi para korban
KepmenPANRB 16/2025 membuka peluang baru melalui PPPK paruh waktu bagi yang belum lulus seleksi reguler. Sistem ini menawarkan fleksibilitas jam kerja dengan status ASN
HP Samsung paling murah 2025 dengan RAM 4GB ini menawarkan fitur-fitur lengkap dengan performa cepat untuk berbagai kebutuhan, termasuk bermain game Android tanpa kendala
Selengkapnya Isu Terkini
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada Kamis, 12 Desember 2024, menyatakan bahwa ia tidak memahami alasan di balik tuduhan makar yang dialamatkan kepadanya setelah memberlakukan darurat militer di Korea Selatan.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol