Puji Purbaya hingga Parriot Bond, Hendropriyono Tegaskan Perkuat Kedaulatan Ekonomi Nasional

• 

• Bisnis

Kamis, 16 Oktober 2025 - 08:44 WIB

Jakarta, VIVA – Strategi ekonomi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir dinilai menunjukkan arah baru dalam pembangunan nasional. Sebab, upaya yang dilakukan guna menegakkan kedaulatan ekonomi itu dinilai lebih lebih terukur, selektif, dan berlandaskan moral kebangsaan.

Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI (1995–1998) A M Hendropriyono mencatat, beberapa kebijakan seperti Patriot Bond, restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan penguatan BUMN mencerminkan pola baru yang dapat disebut sebagai state-anchored capitalism – kapitalisme berporos pada negara. Hal tersebut merupakan instrumen baru dalam pembangunan nasional.

"Model ini sesuai dengan konsep kita sendiri yang tercetus pada 1959, yang justru terbukti di Singapura pada 1971 dan China 1983, di mana modal swasta tetap aktif, namun arah dan loyalitasnya ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan pasar global," katanya dalam keterangannya, Kamis, 16 Oktober 2025.

Dia pun menyoroti aksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai merupakan bukti penguatan arah baru ekonomi berdaulat. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan menekankan pentingnya intervensi negara secara cerdas dalam menentukan arah fiskal dan nilai tukar.

Menurutnya, Purbaya mampu menegaskan bahwa fiskal dan moneter harus menjadi instrumen kedaulatan nasiona. Bukan sekadar penjaga stabilitas harga, melainkan motor pemerataan dan industrialisasi.

"Ia (Purbaya) berusaha membawa kembali keseimbangan antara pasar, negara, dan rakyat, market, state, and society ke dalam sistem yang lebih adil dan berdaulat," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, langkah konkret Purbaya, seperti pengendalian defisit anggaran secara adaptif, penguatan koordinasi fiskal-moneter dengan BI, serta dorongan pembentukan instrumen Patriot Bond dan pembiayaan PSN berbasis sovereign leverage. Menunjukkan, keselarasan antara filsafat kebijakan ekonomi nasional dan strategi intelijen ekonomi negara.

Secara geopolitik, kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia di tengah pertarungan segitiga antara kapitalisme global Barat, nasionalisme-ekonomi Asia, dan eksperimentasi multipolar BRICS.

"Indonesia menegaskan bahwa pembangunan nasional bukan alat dominasi modal asing, tetapi sarana untuk memperkuat daya tawar negara di fora internasional," kata mantan ketua Badan Intelejen Negara (BIN) itu.