KPK Duga Ada Perusahaan Jasa K3 Lain Terlibat Kasus Pemerasan Noel

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 17 September 2025 - 22:34 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) lain yang terlibat dalam kasus pemerasan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker yang menjerat eks Wamenaker Immanuel Ebenezer.

"Di sertifikasi K3 ini yang berangkat dari kegiatan tangkap tangan KPK, ini kan juga diduga melibatkan sejumlah PJK3 lain," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

Budi menambahkan bahwa penyidik KPK bakal mendalami dugaan keterlibatan perusahaan jasa K3 itu. Termasuk jika ada dugaan keterlibatan oknum pejabat Kemnaker lainnya.

"Nah ini kami akan melihat seperti apa skema di lapangannya, sehingga kami akan mendapatkan konstruksi perkaranya secara utuh ya. Termasuk nanti pihak-pihak siapa saja yang mendapatkan pendelegasian dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk penerbitan sertifikasi K3," tutur Budi.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) sebagai salah satu tersangka dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pria yang akrab disapa Noel itu ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya. Ia dan tersangka lain langsung ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih, untuk 20 hari pertama.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan tersangka Immanuel Ebenezer selaku eks Wamenaker diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar terkait pengurusan sertifikasi K3 dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). 

"Sejumlah uang tersebut mengalir kepada penyelenggara negara yaitu IEG sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024," kata Setyo dalam jumpa pers Jumat, 22 Agustus 2025.

Menurut Setyo, dana tersebut berasal dari Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja, Anitasari Kusumawati (AK) yang lebih dulu menerima Rp 5,5 miliar sepanjang 2021–2024 melalui pihak perantara. 

"Dari penerimaan itu, sebagian aliran dana juga diduga mengalir ke sejumlah pihak lain, termasuk IEG," ujarnya

Lebih jauh, KPK mengungkap bahwa dana yang diterima Noel berasal dari hasil pemerasan oknum pejabat di Kemenaker terkait pengurusan sertifikasi K3 yang diajukan para pekerja atau buruh. 

Para pekerja yang mengajukan permohonan pengurusan sertifikasi K3 diminta membayar lebih, jika tidak, mereka akan dipersulit dalam pengurusan sertifikat K3 atau bahkan tidak diproses sertifikatnya.