Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak akan memicu lonjakan inflasi. Sebab, pemerintah masih menjaga harga BBM subsidi guna mengendalikan inflasi tersebut.
Strategi ini diakui Purbaya guna menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Sekarang (harga BBM) naik, tapi yang non-subsidi. Yang subsidi enggak naik, jadi inflasinya bisa dikendalikan," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Photo :
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Dia menegaskan, semestinya kelompok masyarakat yang lebih mampu memang harus membayar harga BBM yang lebih tinggi. Karena selama ini mereka yang berada di desil 8, 9, dan 10, nyatanya masih menikmati hampir 30 persen dari total subsidi BBM yang dikucurkan pemerintah.
"Orang mampu ya biar aja (pakai BBM non-subsidi). Kalau kita hitung dari subsidi lain yang macam-macam itu, mereka udah menikmati terlalu banyak. Jadi mereka udah harusnya (bayar lebih mahal). Karena subsidi kan memang untuk masyarakat kecil," ujarnya.
Saat ditanya mengenai adanya potensi perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi, Purbaya menilai secara teknis hal itu merupakan kewenangan Kementerian ESDM.
Terlebih, sampai saat ini Kementerian ESDM juga sudah memiliki program pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan tertentu, berdasarkan kapasitas mesin atau CC-nya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Purbaya tak menyangkal bahwa sedikit kebocoran di lapangan memang masih akan terjadi. Namun apabila kebocoran itu tidak masif, setidaknya hal itu masih bisa dikendalikan oleh pemerintah.
"Saya asumsikan pasti ada kebocoran sedikit. Tapi selama bisa dikendalikan, ya enggak apa-apa. Selama enggak gede-gede amat, saya rasa sih bisa dikendalikan," ujarnya.
Pemerintah Dinilai Tepat Arahkan Transisi Energi Nasional
Pemerintah didorong untuk mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan. Hal itu diungkap anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Najib Qodratullah.
VIVA.co.id
21 April 2026

4 days ago
5



























