Purbaya: Tambahan Anggaran Rp 1,77 Triliun Buat Ongkos Haji dari Cadangan APBN

2 weeks ago 8

Kamis, 9 April 2026 - 08:00 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tambahan anggaran Rp 1,77 triliun untuk menutup biaya pesawat jamaah haji berasal dari APBN.

"Dari APBN lah, kan masih ada cadangan-cadangan," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa

Photo :

  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Dia menjelaskan, cadangan anggaran tersebut didapatkan dari hasil efisiensi berdasarkan perhitungan selama satu tahun.

Hasil efisiensi tersebut menurutnya bisa digunakan pada pos-pos yang membutuhkan, salah satunya untuk biaya tambahan pesawat jamaah haji yang mengalami kenaikan akibat lonjakan harga avtur.

Dengan anggaran itu, maka pemerintah tidak membebankan ongkos tambahan kepada para jamaah haji.

"Kita kan udah efisiensi. Itu saya yakin efisiensi itu yang dihitung setahun, sebagiannya, sampai akhir tahun kan. Kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah telah menurunkan biaya haji tahun 2026 sebesar Rp 2 juta.

Seiring meroketnya harga avtur akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah, Airlangga mengakui bahwa hal itu sebenarnya bisa mendongkrak biaya perjalanan haji.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, pemerintah dipastikan akan mengalokasikan anggaran mencapai Rp 1,77 triliun, guna menjaga agar biaya perjalanan haji bagi sekitar 220 ribu jemaah tidak ikut melonjak.

"Ongkos haji diturunkan Rp 2 juta, sehingga dampak dari kenaikan (harga) avtur ini di-absorb pemerintah untuk 220 ribu orang jamaah haji," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. (Ant).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa

Soal Relaksasi Bea Masuk Bahan Baku Plastik, Purbaya Sarankan Pelaku Industri Konsultasi ke Kemenperin

Purbaya mengaku bahwa hingga saat ini belum ada permintaan pembebasan relaksasi tarif bea masuk untuk bahan baku plastik, utamanya dari para pelaku industri di Tanah Air.

img_title

VIVA.co.id

9 April 2026

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |