Sumber : Tangerang, VIVA - DPRD Kota Tangerang mendorong adanya diskresi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hal ini diusulkan setelah adanya aksi protes dari ribuan tenaga harian lepas (THL) Pemkot Tangerang yang gagal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena dari 5.186 formasi yang disiapkan, hanya 3.455 yang lolos seleksi administrasi. Saat tes calon PPPK, dari 3.455 orang itu hanya 1.669 yang dinyatakan lulus. Sementara, 1.786 lainnya dinyatakan gagal. Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana mengungkapkan rasa prihatin dan turut merasakan keresahan yang dialami oleh para THL tersebut. Seharusnya, kata dia, momentum ini dijadikan Pemkot Tangerang untuk mengangkat derajat para pegawai sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka. "Semoga ASN di lingkungan Pemkot Tangerang juga dapat memberikan simpati dan merasakan keprihatinan yang sama, karena bagaimana pun THL ini rekan kerja mereka. Mereka (THL) merupakan ujung tombak pelayanan bagi masyarakat yang diberikan oleh Pemkot Tangerang. Tanpa THL, kualitas pelayanan di lingkungan Pemkot Tangerang akan berkurang," katanya dikutip pada Rabu, 8 Januari 2025. Photo : Adanya hal ini, ia akan segera melakukan komunikasi dengan Kemenpanterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. "Kami akan komunikasi dengan KemenpanRB. Seperti meminta diskresi agar Pemkot Tangerang dapat mengambil kebijakan yang dapat menyelamatkan nasib THL di Kota Tangerang," ujarnya. Diketahui, aksi unjuk rasa dilakukan oleh para THL yang gagal lolos seleksi. Di mana, para THL itu tergabung dalam Sentral Komite Aksi Kerakyatan (SKAK). Koordinator aksi Fahri mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan atas dasar solidaritas terhadap masyarakat kecil. Dengan minimnya jumlah THL yang lolos seleksi program PPPK, merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap warga yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. "Ini adalah aksi solidaritas dari masyarakat, mahasiswa dan beberapa organisasi perjuangan terhadap teman-teman THL yang tidak lolos seleksi program PPPK. Kami menilai dalam proses seleksi penentuan kebijakan tidak disertakan dengan keinginan kepala BKPSDM untuk mensejahterakan THL, karena terdapat peserta yang tidak lolos padahal nilai seleksinya besar," ungkapnya.
VIVA.co.id 31 Desember 2024 Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Kuasa hukum Sandi Butar Butar, Deolipa Yumara akan melayangkan surat somasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.
Sandi Butar Butar, pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok dipecat secara sepihak. Kontrak kerja Sandi tahun 2025 tidak diperpanjang.
Sebanyak tiga orang pegawai honorer di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok kontrak kerjanya tak diperpanjang.
Terpopuler
Sejak Desember 2024, istri salah seorang hakim mengaku sudah tak merima gaji lantaran suami terseret kasus siap vonis bebas Ronald Tannur.
AF lalu istrinya YL, dan putranya yang masih berusia 3 tahun inisial AH, ditemukan meninggal dunia dalam rumah kontrakan.
Berita tentang satu keluarga menganiaya hingga menelanjangi seorang wanita yang diduga selingkuhan suami pelaku juga banyak menarik perhatian pembaca VIVA.
Selengkapnya Partner
Deretan HP Infinix Note series murah terbaik di awal tahun 2025 ini menawarkan pengalaman premium dengan harga cuma Rp 2 jutaan, sudah dibekali spek gahar!
Jasad korban yang hanyut, saat berenang di sungai Bederah tersebut ditemukan, sejauh sekitar 1 km dari lokasi awal korban hanyut pada, Selasa sore, 7 Januari 2025.
Peserta yang tidak lulus CPNS 2024 dapat mengajukan sanggahan dari 13-15 Januari 2025 melalui portal SSCASN dengan menyertakan dokumen pendukung yang valid
Selengkapnya Isu Terkini
Anggota dewan di DPRD Kota Tangerang temui massa aksi
Ahok Tolak Usulan Gubernur Dipilih DPRD: Kita Mengalami di Orba, Rakyat Cuma jadi Penonton
Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menolak usulan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan gubernur dipilih anggota DPRD. Rakyat hanya jadi penonton saja