Seskab Teddy: Kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Mulai Berlaku 1 April

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 1 April 2026 - 09:31 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional dan efisiensi energi sebagai bagian dari strategi penyesuaian menghadapi dinamika global sekaligus penguatan ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan ini mulai berlaku hari ini, Rabu, 1 April 2026. 

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa langkah pemerintah ini dilakukan dalam kondisi ekonomi nasional yang stabil dengan stok bahan bakar minyak (BBM) yang aman serta kondisi fiskal negara tetap terjaga.

"Kebijakan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi berlaku 1 April 2026," ujar Seskab Teddy melalui Instagram Sekretariat Kabinet sebagaimana dikutip dari ANTARA, Rabu, 1 April 2026.

Seskab Teddy menjelaskan situasi saat ini menjadi sebuah pendorong adanya perubahan budaya kerja dan pola konsumsi energi masyarakat agar lebih efisien, produktif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pemberlakuan work from home (WFH) nasional bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam satu minggu, yakni setiap Jumat.

Pemerintah juga menganjurkan dunia usaha dan sektor swasta untuk mengikuti kebijakan serupa sebagai bagian dari upaya digitalisasi pelayanan, pengurangan mobilitas, serta penghematan konsumsi energi nasional.

Meski demikian, pemerintah memastikan pelayanan publik dan sektor strategis tetap berjalan normal dengan sistem work from office (WFO).

Sektor kesehatan, keamanan, kebersihan, industri dan produksi, energi, air, distribusi bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta sektor keuangan tetap beroperasi penuh. Kegiatan pendidikan juga tidak mengalami perubahan dan tetap berlangsung melalui pembelajaran tatap muka.

Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja negara. Perjalanan dinas dalam negeri dikurangi hingga 50 persen, sementara perjalanan dinas luar negeri dipangkas hingga 70 persen.

Pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas serta mendorong aparatur negara untuk memanfaatkan transportasi publik.

Langkah efisiensi ini juga diikuti kebijakan refocusing anggaran sebesar Rp121 triliun hingga Rp130 triliun yang dialihkan ke berbagai program prioritas nasional, termasuk pemulihan wilayah Sumatera.

Pada sektor energi, pemerintah menetapkan pembelian BBM subsidi menggunakan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina dengan batas maksimal pembelian 50 liter per hari bagi kendaraan non-angkutan umum.