4 weeks ago
7
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengakui kuota haji furoda tidak terkontrol. Hal ini dikarenakan pemerintah Arab Saudi langsung memberikan kuota haji furoda kepada travel swasta. "Belum terkontrol. Jadi itu murni dikirim oleh Saudi ke swasta di sini, penyelenggara ibadah haji khusus," kata Marwan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 7 Januari 2025. "Dan mereka melakukan harga ini, ya kita tidak mengetahui batasnya. Maka nanti di undang-undang sebetulnya harus ada pembatasan batas atasnya berapa yang boleh," sambungnya. Marwan menyebut selama ini pemerintah belum mengatur terkait pelaksanaan haji furoda karena semuanya murni diatur oleh pihak travel swasta. Ke depan, Komisi VIII DPR RI pun kata dia akan mendorong pemerintah untuk mengatur kuota haji furoda melalui revisi undang-undang. Termasuk dalam hal ini, mengatur batas atau biaya haji furoda. "Nanti direvisi mungkin kita akan masukkan kata-kata furoda karena jemaah Indonesia berangkat. Furoda ini murni sebetulnya swasta antara penyelenggara Ibadah Haji bersama pemerintah Arab Saudi yang memberikan kuota ini," ungkap dia. "Jadi tidak dalam kategori urusan pemerintah dalam hal pemberangkatan. Tapi dalam keamanan, perlindungan, kemudian sebagai warga negara Indonesia tidak juga boleh dipermainkan harga-harganya. Nanti yang akan datang harus kita batasi ada batas atas. Sekalipun orang menyerbu furoda harus ada batas atas," tuturnya. VIVA.co.id 8 Januari 2025 Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Kompolnas memantau langsung sidang etik tersebut.
Warga Desa Punakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, digemparkan oleh penemuan bayi perempuan yang diletakkan di dalam kantong kresek.
Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar lahan-lahan yang disita negara dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sidang Sengketa Pilkada Panel 3 Ditunda karena Hakim Anwar Usman Masuk RS
Mahkamah Konstitusi, MK akan menggelar sidang perdana sengketa Pilkada 2024 pada hari ini, Rabu, 8 Januari 2025. Salah satunya yaitu perkara yang diajukan Risma-Gus Hans.
Program makan bergizi gratis, atau MBG, sudah resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Negara pun, sudah menganggarkan program yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo itu.
Terpopuler
Sejak Desember 2024, istri salah seorang hakim mengaku sudah tak merima gaji lantaran suami terseret kasus siap vonis bebas Ronald Tannur.
AF lalu istrinya YL, dan putranya yang masih berusia 3 tahun inisial AH, ditemukan meninggal dunia dalam rumah kontrakan.
Berita tentang satu keluarga menganiaya hingga menelanjangi seorang wanita yang diduga selingkuhan suami pelaku juga banyak menarik perhatian pembaca VIVA.
Sandi Butar Butar, pegawai honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok dipecat secara sepihak. Kontrak kerja Sandi tahun 2025 tidak diperpanjang.
Sidang Sengketa Pilkada Panel 3 Ditunda karena Hakim Anwar Usman Masuk RS
Selengkapnya Partner
Review Redmi 14C 5G - HP entry level terbaru yang dibekali prosesor Snapdragon 4 Gen 2 berbasis 4nm pertama dan fitur 5G dengan harga mulai dari sejutaan saja.
Temukan ID Rumah Natasha Wilona di Sakura School Simulator. Artikel ini mengulas keindahan dan keunikannya serta cara memasukkannya ke dalam permainan.
Saat ini anda sudah bisa menghasilkan penghasilan tambahan sehari-hari hingga 300.000 sekali cair dengan menggunakan aplikasi viral dan terpopuler saat ini yang tengah ba
Jangan pilih durian yang berat, kalau Vivanian tidak mau menyesal mendapatkan rasa yang hambar dan kurang menantang dilidah. Melalui akun instagramnya, pemerhati.
Selengkapnya Isu Terkini
DPR usul Program Makan Bergizi Diawasi Tim Independen untuk Cegah Kasus Pungutan
Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diawasi secara ketat guna menghindari kasus pungutan atas wadah makan.
