Thailand Ancam Penjarakan Pelaku Prank April Mop

• 

• Berita

• International

Kamis, 2 April 2026 - 10:10 WIB

VIVA – Pemerintah Thailand mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyebarkan informasi palsu pada peringatan Hari April Mop. Otoritas menegaskan, unggahan yang menyesatkan dan memicu kerugian atau kepanikan publik dapat berujung pada proses pidana, termasuk ancaman penjara dan denda.

Wakil juru bicara pemerintah, Ayrin Phanrit, menyampaikan bahwa 1 April memang identik dengan tradisi lelucon atau hoaks untuk hiburan. Namun, menurutnya, praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama ketika informasi palsu disebarluaskan melalui media sosial dan dengan cepat dibagikan ke banyak orang.

Melalui Royal Thai Police, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak membuat maupun menyebarkan klaim palsu, meski hanya dimaksudkan sebagai candaan, apabila berpotensi merugikan pihak lain atau memicu kepanikan.

Berdasarkan ketentuan hukum di Thailand, sejumlah pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana. Di antaranya adalah pencemaran nama baik melalui publikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat dikenai hukuman hingga dua tahun penjara dan/atau denda maksimal 200.000 baht jika konten tersebut merusak reputasi seseorang atau menimbulkan kebencian.

Selain itu, Undang-Undang Kejahatan Komputer 2007 beserta perubahannya, khususnya Pasal 14 ayat (1), (2), dan (15), juga mengatur larangan mengunggah atau menyebarkan informasi palsu ke dalam sistem komputer yang berdampak pada keamanan nasional, keselamatan publik, perekonomian, atau infrastruktur penting, serta dapat menimbulkan kepanikan publik. Pelanggaran aturan ini dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal 100.000 baht.

Ayrin menambahkan, di tengah situasi global yang sensitif, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi dunia, masyarakat diminta lebih bijak dalam membagikan informasi. Ia mengimbau agar setiap informasi diverifikasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan.

Bagi masyarakat yang terdampak berita palsu atau menemukan konten menyesatkan yang memicu kebingungan, pemerintah membuka jalur pengaduan melalui kantor polisi setempat maupun layanan darurat di nomor 191 serta hotline Royal Thai Police di 1599 yang beroperasi selama 24 jam. (Khaosod)