4 weeks ago
17
Jakarta, VIVA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Jabar yang tidak produktif akan diperbantukan menjadi tenaga Tata Usaha (TU) pada SMA dan SMK negeri di daerahnya. Hal itu juga imbas dari berkurangnya transfer pusat ke Jawa Barat pada 2026.
Dedi mengaku dirinya telah meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan kajian pada pegawai-pegawai di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat.
"Hari ini saya meminta kepala badan kepegawaian untuk mengkaji begini, pegawai-pegawai yang di OPD-nya tidak punya peran strategis, produktif, itu akan diarahkan untuk menjadi tenaga tata usaha di SMA, SMK," kata Dedi.
Hal tersebut, kata Dedi, untuk mempermudah para kepala sekolah mengurus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai tenaga administrasi di sekolah.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengunjungi korban majelis taklim ambruk di Bogor
Photo :
- VIVA Bogor/M Aprian Romadhoni
"Sehingga jumlah pegawai yang masuk kerja, dalam setiap hari mengalami pengurangan, sehingga beban listrik menjadi turun," ujarnya.
Efisiensi belanja listrik sendiri, kata Dedi, juga akan dilakukan dengan penggunaan meteran listrik di seluruh Jawa Barat yang diyakininya bisa menurunkan biaya belanja listrik.
Kebijakan itu, ujar Dedi, diharapkannya akan dieksekusi mulai Januari 2026 dengan mendistribusikan ke sekolah-sekolah untuk diperbantukan sebagai tenaga administrasi.
"Jadi langsung SK-nya di sekolah, diperbantukan. Daripada numpuk di kantor enggak ada kerjaan. Kan banyak ASN ini yang tidak kebagian job. Ya sudah, termasuk PPPK, simpan di situ aja," katanya.
Terkait kemungkinan para ASN itu kembali ke OPD asalnya, Dedi mengatakan hal tersebut tidak akan menjadi persoalan karena tergantung jenjang karir yang bisa ditempuh.
"Iya, tergantung perjenjangan karir, enggak ada masalah kalau itu. Tetapi yang paling utama adalah tugas-tugas sekolah bisa selesai. Jadi jangan sampai satu sisi enggak ada pekerjaan, di sisi lain terlalu banyak pekerjaan," tuturnya.
Ilustrasi ruang kelas/sekolah
Photo :
- Pixabay/WOKANDAPIX
Diketahui, APBD Jawa Barat 2026 turun Rp2,4 triliun akibat penurunan dana transfer pusat. Penurunan tersebut berasal dari sejumlah pos, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar.
Halaman Selanjutnya
Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar. Selain itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami koreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
