1 day ago
3
Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) untuk menjadi bos atau pimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo mengaku sudah mengubah peraturan terkait kesempatan tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
"Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” kata Prabowo di depan Steve Forbes.
Prabowo juga meminta Danantara untuk mencari sosok terbaik untuk memimpin perusahaan plat merah tersebut agar berjalan sesuai dengan standar bisnis internasional.
"Saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," ungkapnya.
Pangkas BUMN Jadi 200
Tak hanya itu, Prabowo juga secara blak-blakan mengungkap akan memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN). Dia ingin, jumlah BUMN yang semula 1.000 bisa berkurang menjadi 200-an.
Upaya tersebut kata Prabowo merupakan bagian dari arah kebijakan rasionalisasi terhadap BUMN. Adapun rencana pemangkasan itu telah disampaikan Prabowo ke pimpinan Danantara.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240 dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” kata Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga memerintahkan Danantara agar BUMN dapat dijalankan dengan standar bisnis internasional.
Prabowo menekankan bahwa reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan perlunya pemimpin politik memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data.
Eks Menteri Pertahanan itu mengaku, melihat banyak pemimpin politik yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin kata dia, yang takut dengan bisnis dan angka.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik, para pemimpin politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo.
Halaman Selanjutnya
“Jadi saya kira, sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi," tandas dia.
