15 hours ago
5
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi Gerindra, Azis Subekti mengingatkan 20 tahun Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki harus menjadi momentum refleksi serius bagi negara dalam menepati seluruh janji perdamaian kepada rakyat Aceh.
Perdamaian yang telah terjaga selama dua dekade dinilai perlu diperkuat dengan pemenuhan komitmen negara secara nyata.
Azis menegaskan bahwa dua dekade pasca penandatanganan MoU Helsinki, Aceh telah membuktikan bahwa perdamaian merupakan pilihan yang tepat. Senjata telah lama terdiam, kehidupan sosial berangsur pulih, dan pembangunan berlangsung lebih terbuka.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau langsung kedatangan bantuan korban
Photo :
- ANTARA/HO-Humas Kementan
Menurutnya, perdamaian Aceh bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan janji politik dan moral negara. Perdamaian hanya akan kokoh jika diiringi rasa keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyebut realisasi komitmen pemerintah pusat baru mencapai sekitar 35 persen patut dibaca sebagai suara lapangan yang jujur, bukan sekadar keluhan politik," kata Azis dalam keterangannya, dikutip Selasa, 30 Desember 2025.
"Terutama terkait pemenuhan lahan bagi mantan kombatan, persoalan ini terus berulang karena birokrasi yang kembali ke titik awal setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan kementerian," sambungnya.
Azis juga menyinggung insiden pengibaran bendera bulan bintang yang kemudian ditertibkan aparat TNI. Menurut Azis, peristiwa tersebut perlu dilihat secara lebih empatik dan komprehensif.
“Ini bukan semata persoalan simbol, melainkan ekspresi kegelisahan sosial yang belum sepenuhnya tertangani. Sejarah wilayah pascakonflik menunjukkan, ketika kesejahteraan tertinggal, simbol sering menjadi bahasa terakhir untuk menyampaikan kekecewaan,” kata dia.
Maka itu, Azis menegaskan bahwa menjaga perdamaian Aceh tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Negara, katanya, harus hadir secara lebih manusiawi melalui pendekatan kesejahteraan yang konsisten dan berkeadilan.
“Integrasi ekonomi mantan kombatan, melalui kepastian lahan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi utama bagi perdamaian jangka panjang,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Azis menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum penting untuk menuntaskan pekerjaan rumah sejarah di Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerobos banjir di Aceh Tamiang
Halaman Selanjutnya
“Menyelesaikan butir-butir MoU Helsinki yang masih tertunda bukan hanya soal Aceh, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam memenuhi janji kepada warganya,” katanya.
