Aksi 27 Agustus Jangan Berikan Celah Lemahkan Indonesia

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 26 Agustus 2026 - 22:05 WIB

Jakarta, VIVA – Rencana aksi massa pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR/MPR RI dinilai perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya sebagai dinamika politik domestik, tetapi juga dalam konteks persaingan geopolitik yang semakin kompleks.

Sejumlah kelompok masyarakat dikabarkan akan menyampaikan tuntutan terkait percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi. Pada saat yang sama informasinya terdapat kelompok lain yang akan menyampaikan pendapat juga di Jakarta tentang dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aktivis 98 Resolution Network, Eli Salomo, menilai aksi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.

Namun, menurutnya, pemerintah dan masyarakat juga perlu mewaspadai kemungkinan adanya pihak yang mencoba memanfaatkan celah dalam ruang demokrasi tersebut untuk kepentingan kelompoknya bahkan untuk kepentingan negara lain.

“Demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi dan sudah menjadi komitmen Pemerintah Prabowo-Gibran untuk melindunginya, tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika aspirasi yang sebenarnya bertujuan untuk perbaikan kondisi bangsa malah kemudian berbaur dengan kepentingan pihak lain untuk menciptakan ketidakpastian,” ujar Eli dalam keterangan tertulisnya, Rabu 26 Agustus 2026.

Menurut Eli, konsekuensi dari keterbukaan global dan perang pengaruh antar negara-negara utama dalam penguasaan negara lainnya maka segala usaha untuk mendominasi dilakukan mulai dari negosiasi hingga menciptakan kondisi yang tidak stabil melalui pembentukan opini, amplifikasi informasi di media sosial, disinformasi, provokasi, maupun pemanfaatan konflik domestik.

“Proxy tidak selalu berbentuk aktor bersenjata. Dalam era perang informasi, masyarakat, media sosial dan konflik politik dapat menjadi ruang pertarungan pengaruh,” katanya.

“Presiden Prabowo sadar betul bahwa Pelaksanaan Program Asta cita membutuhkan tindakan politik luar negeri yang tepat, kita tidak lagi menjadi objek global tetapi kita harus menjadi subjek, kita tidak berposisi mendukung satu blok global tetapi kita membangun kolaborasi dengan negara-negara dunia demi perwujudan kepentingan nasional kita, posisi geopolitik Indonesia yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat bukan negara yang bermental inferior," katanya.