4 Jurusan PKN STAN dan Kuota Formasi Selengkapnya di Sekolah Kedinasan 2026

JAKARTA - Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN ) menjadi salah satu perguruan tinggi kedinasan yang membuka penerimaan mahasiswa baru dalam seleksi Sekolah Kedinasan 2026 .

Pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN 2026, tersedia empat program studi dengan jenjang Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4). Total kuota yang disediakan mencapai 1.000 mahasiswa.

Dikutip dari Pengumuman Nomor Peng-2/PP/2026 tentang Seleksi Penerimaan Murid Baru PKN STAN 2026 untuk Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah/Sederajat berikut ini jurusan kuliah atau program studi PKN STAN 2026 beserta kuotanya.

Baca juga: Ditutup 30 Agustus 2026, Ini 10 Sekolah Kedinasan dengan Jumlah Pelamar Terbanyak

4 Jurusan PKN STAN 2026

1. D4 Akuntansi Sektor Publik

Program studi D4 Akuntansi Sektor Publik menyediakan kuota sebanyak 330 mahasiswa.

Rinciannya:

Jalur Reguler: 217
Jalur Afirmasi Kewilayahan: 50
Jalur Pembibitan: 63

Baca juga: SPMB PKN STAN 2026 Resmi Dibuka, Ini Syarat, Jurusan, dan Jadwal Pendaftaran

2. D4 Manajemen Keuangan Negara

D4 Manajemen Keuangan Negara menyediakan kuota sebanyak 270 mahasiswa.

Rinciannya:

Jalur Reguler: 163
Jalur Afirmasi Kewilayahan: 35
Jalur Pembibitan: 72

3. D4 Manajemen Aset Publik

Program studi D4 Manajemen Aset Publik memiliki kuota sebanyak 100 mahasiswa.

Rinciannya:

Jalur Reguler: 50
Jalur Afirmasi Kewilayahan: 15
Jalur Pembibitan: 35

4. D3 Akuntansi

Program studi D3 Akuntansi menyediakan kuota sebanyak 300 mahasiswa. Seluruh kuota D3 Akuntansi dialokasikan melalui Jalur Reguler.

3 Jalur Penerimaan PKN STAN 2026

SPMB PKN STAN 2026 dibuka melalui tiga jalur penerimaan, yakni Jalur Reguler, Jalur Afirmasi Kewilayahan, dan Jalur Pembibitan.

Lulusan Jalur Reguler akan dialokasikan untuk mengisi formasi pegawai pada Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga lainnya, atau pemerintah daerah.

Sementara itu, lulusan Jalur Afirmasi Kewilayahan juga akan dialokasikan untuk mengisi formasi pegawai pada Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga lainnya, atau pemerintah daerah.