Sumber : Jakarta, VIVA – Amnesty International Indonesia menentang keras rencana pemerintah memasukkan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, ke dalam daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut langkah tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998 — era yang justru lahir dari kejatuhan rezim otoriter Soeharto. “Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah bentuk pengkhianatan terbesar atas mandat rakyat sejak 1998. Jika usulan ini dilanjutkan, reformasi berpotensi berakhir di tangan pemerintahan Prabowo,” tegas Usman, dikutip Kamis 23 Oktober 2025. Menurut Usman, pengusulan yang diajukan Kementerian Sosial itu merupakan upaya sistematis mencuci dosa rezim Orde Baru yang identik dengan korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran berat hak asasi manusia. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto dinilai mengekang kebebasan berekspresi, membungkam oposisi, dan melakukan kekerasan sistematis terhadap warga sipil. “Mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan berarti mengabaikan penderitaan para korban dan keluarga mereka yang hingga kini belum mendapat keadilan,” ujar Usman. Amnesty menyoroti sejumlah tragedi yang terjadi di masa Orde Baru, mulai dari pembantaian massal 1965–1966, penembakan misterius (Petrus), Tragedi Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, hingga penghilangan paksa aktivis 1997–1998. Negara sendiri telah mengakui peristiwa-peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat, namun tak satu pun pelaku utama, termasuk Soeharto, pernah diadili. Usman menegaskan, pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, bukan justru memberikan penghargaan kepada sosok yang dinilai bertanggung jawab. “Pemerintah harus mencabut nama Soeharto dari daftar calon pahlawan nasional. Hentikan upaya pemutarbalikan sejarah ini,” kata Usman. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar 40 calon Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Selain Soeharto, nama-nama lain dalam daftar itu antara lain Marsinah, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ali Sadikin, M. Jusuf, dan beberapa ulama besar seperti Syaikhona Kholil Bangkalan dan KH Bisri Syansuri. Daftar tersebut kini menunggu keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto. Proses penetapan pahlawan nasional dijadwalkan rampung sebelum Hari Pahlawan, 10 November mendatang. Namun, di tengah gelombang kritik publik, terutama dari kelompok korban pelanggaran HAM dan organisasi masyarakat sipil, usulan nama Soeharto dinilai sebagai ujian pertama arah politik rekonsiliasi dan keberpihakan pemerintahan baru terhadap warisan reformasi. Halaman Selanjutnya tvOnenews/Rika Pangesti Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Polisi mengungkap profesi ke-34 pria yang ditangkap melakukan pesta seks gay di sebuah hotel kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Ternyata, bukan cuma ASN yang ditangkap
Polri mengungkap fakta mencengangkan di balik operasi pemberantasan narkoba sepanjang Januari-Oktober 2025. Dari 51.763 tersangka, ternyata 150 di anak-anak.
Sugiono menyebut rata-rata orang Indonesia hanya memakan daging 6 kilogram per tahun, jumlahnya yang tergolong sedikit menurutnya dibandingkan berbagai negara.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap hasil pertemuan dengan pihak Bank Indonesia mengenai data soal dana Pemprov Jabar yang mengendap sebesar Rp 4,1 triliun.
Jalur Pantai Utara atau Pantura Semarang, tepatnya di Jalan Kaligawe, nyaris lumpuh akibat genangan banjir yang tak kunjung surut hingga Kamis (23/10/2025) pagi.
Terpopuler
Rocky Gerung menilai proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh berpotensi menyeret Jokowi ke ranah hukum karena dugaan mark up biaya. Mahfud MD dan Ignasius Jonan.
Sebuah akun instagram khusus isu pertahanan @isds.indonesia mengunggah informasi bahwa TNI AD akan kedatangan helikopter Sikrosky S-70 M Black Hawk tipe GFA pada 2026.
Sederet berita paling populer di kanal News VIVA sepanjang Rabu 22 Oktober 2025: Anggota DPR Rieke Diah P. Emosi ke Purbaya, hingga Dedi Mulyadi kaget Aqua dari sumur bor
Empat oknum personel Polres Nunukan, Kalimantan Utara terlibat skandal penyelundupan narkoba jenis sabu belum dijerat pidana. Mereka baru dapat sanksi etik internal Polri
Selengkapnya Partner
Pemprov Sumatera Utara tengah melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) secara menyeluruh. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan efektif.
Di balik kemeriahan iringan musik tradisional dan warna-warni pakaian adat, tradisi ini adalah sebuah pernyataan simbolis tentang cinta, tanggung jawab, dan penghormatan
Bagi para pemain Sakura School Simulator, menghadirkan nuansa baru di dalam permainan tentu menjadi hal yang menyenangkan. Salah satu cara paling seru
Selengkapnya Isu Terkini
Amnesty Tentang Keras Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Pengkhianatan terhadap Reformasi
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid