Anggota DPR Apresiasi Langkah Prabowo Cabut 28 Izin Perusahaan di Sumatera

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 23 Januari 2026 - 20:04 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mengapresiasi langkap Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas pelaku pelanggaran hutan dengan mencabut 28 izin perusahaan yang menyebabkan banjir bandang di pulau Sumatera.

"Capaian ini bukan pekerjaan sederhana. Ia menuntut keberanian politik, konsistensi penegakan hukum, serta kerja lintas lembaga yang selama ini sering tersendat. Karena itu, apresiasi patut diberikan negara menunjukkan kemauan untuk membenahi kekeliruan lama," ujar Azis dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Januari 2026.

Aziz menilai penertiban tersebut menjadi semakin relevan jika diletakkan dalam konteks bencana yang berulang di berbagai daerah. Menurutnya, wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lain memperlihatkan pola yang sama yaitu hutan di rusak, aktivitas tambang dan perkebunan berkembang tanpa kendali dan menyebabkan bencana banjir hingga tanah longsor.

"Dalam konteks ini, penertiban kawasan hutan bukan semata urusan administrasi, melainkan upaya nyata melindungi keselamatan masyarakat," ujar dia.

Di sisi lain, Azis menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah ke depannya. Salah satunya yaitu jutaan hektare sawit terbangun di dalam kawasan hutan, termasuk di kawasan lindung dan konservasi. 

Di banyak daerah tambang, lanjut dia, bekas galian dibiarkan tanpa reklamasi yang memadai, bahkan berada di wilayah rawan bencana. 

"Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan kejadian insidental, melainkan akibat dari tata kelola yang terlalu lama longgar dan permisif," jelasnya. 

Azis berharap agar Satgas PKH bisa menjalankan tugasnya dengan konsisten untuk merawat hutan dengan aman. Tak hanya di Sumatera, namun Satgas PKH bisa menyentuh kawasan hutan di daerah pertambangan hingga wilayah bencana lainnya.

"Lebih dari itu, Indonesia dapat menjadi contoh berharga tentang bagaimana sebuah bangsa belajar dari kerusakan, lalu bangkit dengan menata ulang hubungannya dengan alam," kata Azis.

"Pada akhirnya, hutan dan sumber daya agraria bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang hidup bersama dan warisan bagi generasi mendatang. Menjaganya adalah tanggung jawab kolektif. Ketika negara menata dan masyarakat ikut menanam, harapan itu tidak lagi abstrak, ia tumbuh perlahan, setinggi pohon yang kelak menaungi masa depan," imbuhnya.