Aset Kripto 'Makin Gemuk' di RI, Infrastruktur Keuangan Digital Memasuki Babak Baru

• 

• Lifestyle

• Digilife

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:42 WIB

VIVA - Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat 22,69 juta investor aset kripto di Indonesia yang nilai transaksinya mencapai Rp28,58 triliun pada Juni 2026, di tengah penguatan harga Bitcoin secara global yang meningkat dari US$65.000 (Rp1,15 miliar) menjadi US$80.000 (Rp1,41 miliar) dalam pekan yang sama.

Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu pasar penting di Asia bagi generasi baru infrastruktur keuangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Eksekutif ICEx Group Kai Hamza Pang.

Ia melihat pasar aset keuangan digital Indonesia semakin besar dan matang, sehingga peluang berikutnya tentu jauh lebih luas. Mulai dari stablecoin dan tokenized funds hingga real-world assets. "Meski begitu, penerapannya bukan tanpa tantangan," ungkap Kai.

Menurutnya, tantangan pengembangan ekosistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pembangunan infrastruktur, keselarasan regulasi, serta penguatan kepercayaan institusi agar pemanfaatan aset kripto dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, Finance and Risk Management Director ICEx Group Rizky Indraprasto menyebut adopsi tokenisasi secara institusional perlu mempertimbangkan aspek di luar teknologi.

“Pertanyaan terpenting mengenai tokenisasi bukan lagi apakah aset dapat ditempatkan secara on-chain, tetapi apakah aset tersebut dapat mencapai adopsi institusional yang nyata. Jadi, kita perlu melihat lebih jauh dari sekadar teknologi. Mulai dari likuiditas, penyelesaian transaksi, regulasi, dan distribusi, hingga kebutuhan institusi yang akan menggunakan produk tersebut,” kata Rizky.

ICEx Group, yang terdiri atas ICEx (Indonesia Crypto Exchange), CACI (Crypto Asset Clearing International), dan ICC (International Crypto Custodian) menandai tiga kolaborasi strategis, yakni ICC dengan Ceffu, ICC dengan BitGo, serta CACI dengan Bank Nobu. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur kustodian dan kliring berstandar institusional.