Audiensi dengan Forum Rektor Muhammadiyah, Golkar Bahas Revisi UU Pemilu hingga Biaya Pendidikan

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 22 September 2026 - 20:05 WIB

Jakarta, VIVA – Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (FR PTMA) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026. 

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari revisi Undang-Undang Pemilu hingga kesenjangan ekosistem pendidikan tinggi antara kampus negeri dan swasta.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Ma'mun Murod Ma'mun Murod menegaskan politik memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun ia mengingatkan, meski pemilu semakin dekat, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu belum juga dimulai.

Terkait wacana revisi tersebut, forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah memandang bahwa gagasan revisi Undang-Undang Pemilu perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif, agar menghasilkan pengaturan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Ma'mun juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia dan perlunya pembagian tugas yang lebih jelas antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Terkait rekrutmen mahasiswa di kampus negeri, ia menyinggung status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menurutnya memungkinkan kampus tersebut memperoleh pendanaan besar dengan kontrol yang minim.

"Sebab ketika kampus dilabeli PTNBH, itu sangat menyulitkan kampus-kampus swasta, terutama dalam kuota penerimaan mahasiswa," ujar Ma'mun.

Ia memaparkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai 4.400, menjadikannya terbesar kedua di dunia — jumlah yang menurutnya terlalu banyak dibandingkan populasi penduduk. Menurutnya, jumlah ideal perguruan tinggi di Indonesia berada di kisaran 2.200, dan kelebihan jumlah ini berkonsekuensi langsung terhadap alokasi anggaran pendidikan.

Sebagai kampus yang berorientasi keagamaan dan sosial, bukan profit, Ma'mun menyampaikan keluhan perguruan tinggi Muhammadiyah di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi. Ia menegaskan Muhammadiyah terus konsisten memberikan beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi masyarakat.

"Muhammadiyah berupaya juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan biaya yang terjangkau menyasar anak-anak yang tidak mampu. Kami juga memperhatikan kampus-kampus Muhammadiyah yang masih dalam proses peningkatan mutu pendidikannya," kata Ma'mun.

Menanggapi hal tersebut, Sarmuji menyampaikan pentingnya mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang adil antara kampus negeri dan swasta.