Beralih ke EBT, Bos PLN Bakal Eliminasi 2.139 Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

• 

• Bisnis

Senin, 13 April 2026 - 20:00 WIB

Jakarta, VIVA – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, bakal mengeliminasi 2.139 mesin diesel yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di 741 lokasi, dan menggantinya dengan pembangkit listrik dari energi baru dan energi terbarukan (EBT).

“PLN juga sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi PLTD dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Dia menyampaikan, langkah pengurangan PLTD merupakan strategi PLN untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi biaya energi. Menurutnya, PLTD yang masih bergantung dengan BBM jenis solar harus segera dikurangi secepat-cepatnya, apalagi saat ini BBM termasuk energi yang mahal.

“Penggunaan energi yang masih berbasis kepada impor dan energi mahal, yaitu BBM, harus segera kami kurangi dalam jangka waktu yang pendek, menengah,” ujarnya.

Selain itu, mengganti PLTD dengan pembangkit listrik EBT menurut Darmawan juga akan mengubah energi kotor berbasis impor menjadi energi bersih berbasis lokal. Sementara pengganti PLTD yang telah direncanakan akan bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan energi potensial air (sungai/air terjun) untuk menggerakkan turbin dan generator.

“Kalau tidak ada (mikrohidro) maka kami merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi dengan baterai energy storage system (BESS),” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan percepatan realisasi konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di tengah tingginya harga minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026 menyampaikan, langkah tersebut diminta untuk segera dihitung dan direalisasikan.

Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan PLTD tersebut.

"Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut," ujarnya. (Ant).