Rupiah Menguat ke 17.211, Kondisi Fiskal RI di Tengah Geopolitik Timur Tengah Jadi Sorotan

• 

• Bisnis

Senin, 27 April 2026 - 09:56 WIB

Jakarta, VIVA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi masih akan bergerak fluktuatif, namun ditutup melemah pada perdagangan hari ini.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Jisdor BI, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level Rp 17.278 pada Jumat, 24 April 2026. Posisi rupiah itu menguat 30 poin dari kurs sebelumnya di level Rp 17.308 pada perdagangan Kamis, 23 April 2026.

Sementara perdagangan di pasar spot pada Senin, 27 April 2026 hingga pukul 09.01 WIB rupiah ditransaksikan di Rp 17.211 per dolar AS. Posisi itu menguat 18 poin atau 0,10 persen dari posisi sebelumnya di level Rp 17.229 per dolar AS.

Pengamat ekonomi dan pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, perang yang berkecamuk di kawasan Asia Barat Daya menghadapkan banyak negara di dunia dalam situasi krisis energi, juga ancaman inflasi yang tak bisa diremehkan.

Bagi Indonesia, kendati memilih menahan tak mengerek harga BBM, tak berarti tanpa ada efek sama sekali. Kondisi fiskal yang sudah rentan bahkan sebelum pecah perang, sekali lagi menghadapi tantangan besar.

Namun, pemerintah mengatakan bahwa APBN saat ini dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat perang di Timur Tengah, yang membuat harga komoditas energi melonjak.

Saat harga minyak mentah bergejolak tinggi dan nilainya di atas asumsi makro APBN 2026, yakni di atas US$100 per barel, pemerintah masih bisa menahan kenaikan harga, khususnya BBM bersubsidi dalam negeri tanpa harus menguras cadangan APBN dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL).

SAL pemerintah yang kini nominalnya mencapai Rp 423 triliun masih belum terpakai sedikitpun, untuk menghadapi tekanan belanja subsidi akibat kenaikan harga komoditas energi.

SAL menjadi sumber uang terakhir bagi pemerintah, apabila anggaran belanja sudah tak mampu menahan target defisit di bawah 3 persen PDB. Dengan kemampuan APBN yang masih mampu melakukan efisiensi dan realokasi belanja-belanja ke sektor yang prioritas, pemerintah mengaku masih tenang untuk mengelola defisit APBN 2026 sesuai target di bawah 3 persen PDB sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Keuangan Negara.