BGN Pastikan Program MBG Jadi Penggerak Ekonomi Lokal, SPPG Wajib Serap Pangan Sesuai Harga Acuan Pemerintah

• 

• Bisnis

Senin, 27 Juli 2026 - 18:57 WIB

Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen.

Melalui penguatan tata kelola serta kemitraan dengan berbagai pihak, BGN ingin memastikan program tersebut memberikan manfaat yang lebih luas, mulai dari penerima manfaat, pelaku usaha, petani, peternak, hingga masyarakat secara keseluruhan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan Program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan.

"Ini adalah upaya bersama. Dampaknya ada dua, yaitu meningkatkan kualitas generasi masa depan sekaligus menjadi revolusi ekonomi bagi ekonomi lokal," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Pak Dar di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

MBG Diarahkan Beri Dampak Ekonomi yang Berkelanjutan

Menurut Sudaryono, pelaksanaan Program MBG tidak hanya diukur dari keberhasilannya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan efek berganda terhadap sektor ekonomi.

Karena itu, BGN terus membangun pola kemitraan yang sehat dan berkeadilan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program, termasuk mitra yang telah berinvestasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia memastikan pemerintah tengah menyiapkan skema penyelesaian bagi para mitra tersebut agar memperoleh kepastian serta perlakuan yang adil.

"Kami akan memastikan ada skema yang adil. Mungkin tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya, tetapi kami akan berupaya agar mitra yang telah beritikad baik tidak mengalami kerugian dan mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya," kata Sudaryono.

Menurutnya, kepastian bagi mitra penting agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan berkelanjutan dan tetap menarik minat pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan gizi bagi masyarakat.

BGN Larang SPPG Gunakan Komoditas Bersubsidi

Selain memperkuat kemitraan, BGN juga memperketat tata kelola penyelenggaraan Program MBG melalui aturan penggunaan bahan pangan.

Sudaryono menegaskan seluruh SPPG dilarang menggunakan minyak goreng MinyaKita, LPG 3 kilogram bersubsidi, maupun beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam proses penyediaan makanan bergizi.