Bobby Nasution Ungkap Modus Birokrat Minta Teken Anggaran Proyek, 'Relate' dengan Pidato Prabowo

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 - 08:10 WIB

VIVA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkap modus organisasi perangkat daerah (OPD) mengajukan anggaran proyek di lingkungan Pemprov Sumut dengan melakukan penggelembungan anggaran (mark up) dan nilai kontrak yang tidak masuk akal.

Bobby mengaku praktik tersebut sudah terjadi sejak dirinya dinyatakan memenangi Pemilihan Gubernur Sumut 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, meskipun belum dilantik sebagai Gubernur Sumut.

"Banyak pihak mulai mendekat, dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 22 Mei 2025.

Namun, lanjut dia, sejumlah pengajuan proyek dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tersebut justru membuat dirinya menjadi geram. Sebab, dokumen berbagai proyek itu secara tiba-tiba sudah berada di meja kerjanya tanpa melewati tahapan perencanaan, evaluasi, dan paparan secara terbuka.

"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa?. Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," kata Bobby.

Salah satu yang disorot Bobby, yakni proyek pembangunan fisik suatu gedung di Sumatera Utara dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," ujar Bobby.

Menantu Jokowi itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin asal dalam menyetujui suatu proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan. Ia menegaskan akan lebih ketat dalam memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek.

"Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan, dan masuk akal," ucap Bobby.

Gubernur juga menjelaskan hal ini menjadi sinyal keras bagi seluruh OPD setempat agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal atau mengandalkan kedekatan politik demi mendapatkan persetujuan anggaran.

"Setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah," papar Bobby.