Boni Hargens: Presiden Prabowo Percaya Kapolri Listyo Sigit

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 13 April 2026 - 19:56 WIB

Jakarta, VIVA – Analis Politik Senior, Boni Hargens mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada empat institusi untuk mencegah dan menghentikan penyelundupan sudah tegas. Adapun hal tersebut dilakukan untuk melindungi pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dalam arahannya di Kejagung pada Jumat, 10 April 2026, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada empat pejabat negara utama, yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala BIN, Herindra, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

"Arahan ini bukan sekadar imbauan administratif, melainkan perintah operasional yang menuntut respons cepat dan terukur dari seluruh institusi yang disebut. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam menutup celah kebocoran pendapatan negara melalui jalur ilegal," kata Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 April 2026.

Boni menjelaskan bahwa salah satu konteks penting yang melatarbelakangi instruksi Presiden Prabowo adalah situasi geopolitik global, khususnya dampak konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. 

Konflik ini, kata dia, telah menciptakan gejolak harga komoditas energi di pasar global, yang pada akhirnya memberikan tekanan signifikan terhadap neraca pembayaran dan anggaran subsidi energi Indonesia.

Dalam kondisi seperti ini, penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi menjadi semakin berbahaya karena dua alasan utama. 

"Pertama, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan harga pasar internasional semakin melebar, sehingga insentif ekonomi bagi pelaku penyelundupan semakin besar. Kedua, tekanan terhadap APBN akibat naiknya harga minyak dunia membuat setiap kebocoran subsidi menjadi semakin mahal bagi negara," katanya.

Di sisi lain, Boni yakin arahan Presiden Prabowo secara spesifik kepada Kapolri sebagai salah satu penerima perintah utama mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari kepala negara kepada institusi kepolisian. 

Ia menambahkan sinyal itu bukan sekadar penugasan teknis, melainkan pengakuan atas kapasitas dan loyalitas Polri sebagai mitra strategis pemerintah.

Menurutnya, kepercayaan penuh yang diberikan Presiden kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda antipenyelundupan. 

Polri dinilai mendapat mandat langsung dari presiden memiliki legitimasi dan otoritas yang diperkuat untuk bertindak secara tegas di lapangan, termasuk dalam menangani jaringan penyelundupan yang terorganisir dan memiliki backing kekuatan finansial yang besar.