Diam-diam Pengaruh China Makin Dalam, Demokrasi Negara Kecil Mulai Goyah?

• 

• Berita

• International

Kamis, 27 Agustus 2026 - 21:45 WIB

VIVA –  China kini menghadapi tantangan yang lebih luas daripada persaingan geopolitik dengan Amerika Serikat. Keberhasilan ekonominya justru mulai membuat sejumlah negara berkembang mempertanyakan apakah demokrasi merupakan sistem terbaik untuk mencapai perubahan jangka panjang.

Fenomena tersebut terlihat di Sri Lanka. Sejumlah tokoh bisnis dan politik di negara itu mulai membandingkan sistem demokrasi dengan model pemerintahan China dan Singapura yang memungkinkan kebijakan jangka panjang dijalankan secara konsisten. Seperti dalam analisis yang ditulis oleh A. Jathindra, analis geopolitik sekaligus pendiri Trinco Centre for Strategic Studies di Trincomalee, Sri Lanka, melansir dari Eurasia Review. 

Pertumbuhan ekonomi China menjadi salah satu alasan munculnya kekaguman tersebut. Negara yang sebelumnya menghadapi kemiskinan berhasil berubah menjadi kekuatan ekonomi global tanpa menerapkan demokrasi liberal ala Barat.

Di Sri Lanka, perdebatan mengenai model pemerintahan bahkan muncul dari kalangan bisnis. Aroshi Nanayakkara, CEO perusahaan konsultan global sekaligus mantan ketua Sri Lanka Institute of Directors, mempertanyakan apakah pergantian pemerintahan setiap lima tahun dapat menjamin kesinambungan kebijakan.

“Saya ingin menantang: apakah demokrasi merupakan cara yang tepat? Setiap lima tahun ketika ada presiden baru dan parlemen yang sepenuhnya baru, bagaimana Anda bisa mempertahankan visi untuk sebuah negara?”

Pandangan tersebut juga mendapat gema dari Tilvin Silva, sekretaris jenderal Janatha Vimukthi Peramuna (JVP). Ia berpendapat perubahan besar membutuhkan waktu lebih panjang daripada satu periode pemerintahan.

Menurut Silva, China dan Singapura membutuhkan sekitar 10 hingga 20 tahun untuk mengubah masyarakatnya. Pemikiran seperti ini menunjukkan bagaimana keberhasilan China secara tidak langsung dapat memengaruhi cara negara demokratis melihat sistem politiknya sendiri.

Persoalan lainnya adalah kebijakan nonintervensi China. Beijing secara resmi menyatakan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Namun, menurut analisis Jathindra, praktiknya dapat berbeda ketika kepentingan strategis China tersentuh.

Nepal menjadi salah satu contoh. Pada Juli, sebuah konferensi akademik mengenai studi Tibet di Kathmandu University dibatalkan setelah muncul tekanan dari China. Acara tersebut rencananya diikuti lebih dari 700 akademisi dari 39 negara dan membahas sejarah, bahasa, agama, filsafat, seni, serta budaya Tibet.