Dipasang Stiker Merah, Kendaraan Penunggak Pajak di Daerah Ini Dilarang Isi BBM Subsidi Mulai 1 Juli 2026

• 

• Bisnis

Rabu, 1 Juli 2026 - 00:09 WIB

Jakarta, VIVA – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena mengeluarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang isinya larangan bagi kendaraan menunggak pajak kendaraan untuk membeli BBM subsidi. Pergub tersebut mulai diberlakukan pada hari ini Rabu, 1 Juli 2026.

Dalam beberapa hari terakhir, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda/Bapenda) juga telah  gencar melakukan pengecekan kendaraan yang belum membayar pajak.

Kendaraan yang belum bayar pajak akan dipasangkan stiker berwarna merah. Sementara yang sudah membayar pajak akan dipasang stiker berwarna biru, agar bisa diketahui oleh petugas SPBU saat melakukan pengisian BBM jenis pertalite.

Merespons hal tersebut, akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Rolland E. Fanggidae meminta pemerintah mengkaji kembali wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak.

kebijakan tersebut berisiko salah sasaran karena masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu melunasi pajak kendaraan justru kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi yang dirancang sebagai bentuk perlindungan bagi kelompok rentan.

"Orang yang menunggak pajak belum tentu tidak mau membayar. Bisa saja mereka memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jika akses terhadap BBM subsidi ditutup, maka kelompok yang paling membutuhkan justru yang paling terdampak," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan besarnya manfaat fiskal yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut diterapkan. Menurut dia, penerimaan pajak kendaraan hanya merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD), sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas.

"Dampaknya terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah belum tentu signifikan, sementara potensi dampak sosial dan ekonomi yang muncul bisa jauh lebih besar," katanya.

Rolland menambahkan, mayoritas masyarakat NTT masih bergantung pada sepeda motor sebagai sarana utama mencari nafkah, mulai dari pengemudi ojek, pedagang kecil, petani hingga nelayan.

Apabila mereka tidak lagi dapat membeli Pertalite dan harus beralih ke BBM nonsubsidi, biaya operasional diperkirakan meningkat sehingga dapat mengurangi pendapatan usaha mikro yang selama ini juga didukung pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).